Bupati Lombok Utara Dukung Penguatan MANDAT Bayan dan Buka Akses Pengelolaan Tanah bagi Masyarakat Adat

LOMBOK UTARA – Penguatan kelembagaan masyarakat adat, pemulihan tanah pecatu dan hutan adat, serta keberlanjutan tradisi Gawe Alip menjadi agenda utama audiensi MANDAT Bayan, Santiri Foundation, Sekolah Adat Bayan, dan akademisi bersama Bupati Lombok Utara, H. Najmul Akhyar, di Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyatakan dukungannya terhadap penguatan Majelis Emban Adat Bayan (MANDAT Bayan), termasuk menindaklanjuti rekomendasi yang dibutuhkan untuk proses legalitas kelembagaan melalui Kementerian Hukum.

MANDAT Bayan dibentuk sebagai wadah bersama masyarakat adat untuk memperkuat koordinasi, memperjuangkan hak, dan memastikan keberlangsungan kehidupan adat. Penguatan kelembagaan ini menjadi bagian dari tindak lanjut Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 305/45/DP2KBPMD/2025 tentang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Bayan.

Pemulihan tanah pecatu dan keberlanjutan Gawe Alip

Persoalan tanah pecatu dan hutan adat turut menjadi perhatian dalam audiensi. Yuga Anggana Sosani, akademisi UIN Mataram, menyampaikan bahwa beralihnya penguasaan sejumlah tanah pecatu kepada pemerintah maupun pihak lain telah berdampak pada keberlangsungan pranata adat, termasuk pelaksanaan ritual dan fungsi sosial pejabat adat.

Bagi masyarakat adat Bayan, tanah pecatu bukan sekadar lahan, melainkan ruang yang menopang kehidupan sosial, budaya, ritual, dan spiritual. Karena itu, pemulihan tanah pecatu serta pengakuan hutan adat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sistem kehidupan adat.

Isu ini berkaitan erat dengan persiapan Gawe Alip yang direncanakan pada 2029. Renadi, Kepala Sekolah Adat Bayan, menyampaikan bahwa ritual tersebut memiliki makna penting bagi masyarakat adat Bayan dan membutuhkan persiapan, termasuk ketersediaan lahan untuk mendukung kebutuhan pangan serta pelaksanaan ritual.

Sebagai langkah sementara, MANDAT Bayan mengusulkan akses pengelolaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Utara selama lima hingga sepuluh tahun, sembari proses pemulihan tanah pecatu terus berjalan. Bupati menyambut baik usulan tersebut dan meminta MANDAT berkoordinasi dengan DP2KBPMD untuk membahas mekanisme serta tindak lanjutnya.

Pemetaan digital dan perlindungan aset adat

Santiri Foundation turut mempresentasikan MaHA BAYAN (mhabayan.santiri.org), platform pemetaan digital yang mendokumentasikan situs budaya, tanah pecatu, dan hutan adat Bayan. Saat ini, sebanyak 161 situs budaya telah terdokumentasi dalam platform tersebut.

Bupati mendorong agar peta dan data MaHA BAYAN dapat disandingkan dengan sistem Satu Data Kabupaten Lombok Utara melalui koordinasi bersama Diskominfo. Selain pemetaan aset adat di darat, Santiri Foundation bersama Badan registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan masyarakat adat Bayan juga sedang melakukan pemetaan wilayah tangkap nelayan tradisional, termasuk dokumentasi ruang tangkap serta kondisi terumbu karang dan biota laut di kawasan pesisir wilayah Masyarakat Adat Bayan.

Audiensi juga membahas kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur adat, seperti rumah dinas adat, bale adat, serta masjid adat. Bupati meminta agar kebutuhan tersebut disampaikan melalui proposal resmi untuk dapat ditinjau dan dipertimbangkan sesuai mekanisme pemerintah daerah.

Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga pendamping. Bagi Santiri Foundation, upaya tersebut merupakan bagian dari mendorong pengakuan dan perlindungan masyarakat adat melalui penguatan kelembagaan, pemulihan aset, dokumentasi wilayah, serta keberlanjutan pengetahuan dan tradisi adat Bayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *