Mengkritisi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Kawasan Di Kabupaten Lombok Utara

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan suatu tata kehidupan yang sejahtera dan harmonis, maka dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sebagai salah satu organ negara diberi tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan dalam masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu pemerintah diberi wewenang dan kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan aparat administrasi negara mengutamakan suatu ke-efektifan atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan social dan lingkungan guna menyelenggarakan kepentingan umum. Kebebasan untuk menilai, menduga, mempertimbangkan, memutuskan sesuatu dalam menyelenggarakan pemerintahan ini lazim disebut dengan kebijakan.

Namun suatu Kebijakan seringkali menjadi penyebab dari buruknya tata kelola sumber daya alam kawasan, persoalan pengelolaan sumber daya alam juga tidak terlepas dari lemahnya tata kelola sumber daya alam akibat dari lemahnya kebijakan. Pendekatan yang digunakan untuk menata dan mengelola sumber daya alam suatu kawasan masih menggunakan pendekatan top down governance, artinya tata kelola sumber daya alam suatu kawasan selama ini masih mengedepankan peran pemerintah.

Hal ini akibat dari masih terjadi bias terhadap konsep hak menguasai negara terhadap sumber-sumber daya alam penting, salah satunya di sektor pesisir, kelautan dan perikanan. Hak menguasai negara masih dimaknai bahwa pemerintahlah (negara) memiliki kekuasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sementara rakyat berada pada posisi lemah dalam melakukan kontrol negara terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sehingga peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan juga relatif lemah.

Selain memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan, fakta kegagalan tata kelola pengelolaan sumber daya alam suatu kawasan dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, tata kelola pengelolaan sumber daya kawasan belum didukung dengan sistem pengelolaan yang baik di tingkat formal. Kedua, tata kelola sumber daya alam kawasan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia mengakibatkan tata kelola sumber daya kawasan tidak optimal.

Mengkritisi kebijakan dalam konservasi sumber daya alam.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 sebagaimana tertuang pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya pada UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menjadi suatu landasan penting perubahan sistem tata-kelola pemerintahan (governance system) dalam sejarah pembangunan politik dan administrasi pengelolaan wilayah secara nasional di Indonesia. Hal tersebut juga menimbulkan adanya harapan masyarakat dan berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dimana mereka berharap otonomi daerah dapat membangun dan merubah paradigma pengelolaan sumber daya alam sehingga pemanfaatan sumber daya alam benar­-benar dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Namun kenyataannya pengelolaan sumber daya alam selama penerapan UU No 32 Tahun 2004 belum menunjukkan harapan dari berbagai kalangan, walaupun telah banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti otonomi daerah dengan membuat berbagai kebijakan di daerahnya, namun dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Permasalahan pokok yang dapat dicatat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya adalah minimnya pemahaman terhadap pentingnya menekankan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan, beberapa permasalahan pokok lainnya adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat, sistem informasi yang belum transparan dan.kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, kondisi ini ditandai dengan adanya over fishing, hilangnya daerah peneluran penyu laut, pencemaran, abrasi, intrusi air laut, rob dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, masih rendahnya akses masyarakat terhadap data dan informasi pengelolaan sumber daya alam berakibat pula pada terbatasnya peran serta  masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Lemahnya kontrol dan keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, juga merupakan masalah penting lain yang menyebabkan hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi terbatas dan sering menimbulkan konflik horizontal dalam pemanfaatannya.

Desa dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 menyebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 menyebutkan kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul;kewenangan lokal berskala Desa;kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan perdesaan memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah Pasal 26 (4) kewenangan dan tanggung jawab Kepala Desa mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan pada Pasal 78 (1) terkait pengembangan potensi local dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sejatinya telah memberikan pengakuan atas kewenangan yang dimiliki desa termasuk di dalamnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui perencanaan pembangunan. Posisi yang demikian membuka peluang agar desa bisa menginisiasi strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, salah satunya melalui pembuatan Perdes (Peraturan Desa). Sehingga diharapkan melalui Perdes, proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat desa, dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi kawasan.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, pasal 2, Jenis Peraturan di desa meliputi: Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; dan Peraturan Kepala Desa. Dimana alur proses penyusunan Perdes melalui 5 tahapan kegiatan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta evaluasi dan klarifikasi.

Pemanfaatan sumber daya kawasan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pengelolaan kawasan seharusnya menjadi bagian yang sangat penting bagi pembangunan desa, Ada 3 prinsip utama dalam konservasi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu: 1) Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, 2) Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, 3) Pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya,

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional dan taman wisata alam). 

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa antara lain dilakukan dengan menggolongkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi karena tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan atau populasinya jarang.

Dan Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Demikian juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6 (3)  menyebutkan bahwa perlindungan terumbu karang, pemeliharaan hutan bakau, penghijauan dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa masuk dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang berada pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Maka agar terjadi dan menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaatnya, maka prinsip-prinsip konservasi kawasan harus betul-betul diperhatikan dalam kegiatan pengelolaannya hal ini mengingat bahwa rusaknya kawasan berarti pula hancurnya sumber kehidupan masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu maka tanggung jawab konservasi kawasan tidak saja hanya terletak pada Pemerintah Desa saja, namun harus didukung oleh kesadaran partisipasi semua stakeholder yang secara aktif terlibat dalam upaya konservasi kawasan.

Kajian empiris kebijakan pengelolaan sumberdaya alam kawasan

Ada beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan sumber daya laut dan perikanan di kabupaten Lombok Utara. Pertama, kondisi ekonomi kebanyakan masyarakat nelayan miskin. Kondisi ini dapat dicirikan dengan: alat alat tangkap yang digunakan masih tradisional. Di samping itu, hasil dari menangkap ikan belum memadai untuk menanggulangi problem kebutuhan hidup sehari hari. Sementara harga jual ikan sangat murah  terutama pada musim ikan. Di sisi lain, program pengembangan nelayan baik yang dilaklukan oleh Pemerintah maupun pihak lain yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi nelayan masih terbatas. Kedua, kondisi lingkungan laut dan pesisir belum pulih akibat aktivitas destructive fishing, pengambilan batu karang, limbah industri dll. Ketiga, hukum formal belum menjadi legitimasi yang kuat untuk di dalam melakukan perlindungan sumber daya laut dan perikanan. Keempat, kalangan pengusaha belum memiliki komitmen terlibat dalam pengelolaan lingkungan.

Awiq-awiq merupakan sosio-yuridis yang berlaku di masyarakat Lombok. Untuk menyebut aturan local, awiq-awiq juga dikenal di Bali dengan pengertian dan fungsi yang sama dengan di Lombok. Awig-awig adalah aturan-aturan yang hidup dan berlaku serta berkembang di tengah masyarakat secara turun temurun yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan pencipta. Awig-awig pada hakekatnya adalah aturan lokal yang merupakan hak untuk mengatur lingkungannya sendiri dan merupakan aturan/kesepakatan yang dibuat, dijalankan dan ditaati bersama.

Awig-awig yang berkembang saat ini senantiasa berdasarkan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Awig-awig lahir/dibuat karena lebih disebabkan lemahnya penegakan hukum serta tidak adanya aturan yang lebih khusus  mengenai pengelolaan Sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga akibatnya  sumberdaya kelautan dan perikanan masih dianggap sebagai milik umum atau milik bersama.

Pemahaman masyarakat mengenai sumber daya milik “umum/bersama” tersebut cenderung yang dimaksud adalah sumber daya yang bukan milik siapa-siapa sehingga dalam hal ini telah menyebabkan setiap orang  akan bersaing berusaha mengambil hasil sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, sehingga seringkali persoalan ini banyak menimbulkan konflik-konflik dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Awig-awig yang cukup dianggap berhasil dalam mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Utara ini adalah awig-awig yang dibentuk oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU). Awiq-awiq disusun dengan melibatkan berbagai kalangan di kecamatan Pemenang, Tanjung, dan Gangga, seperti nelayan, organisasi nelayan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, LSM dll. Awiq-awiq yang disusun Maret 2000 dan telah disempurnakan pada Agustus 2004 ini dapat menekan perusakan lingkungan laut dan mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan.

Awiq-awiq yang dibuat di kawasan Lombok Utara mengatur tentang pengelolaan lingkungan fisik laut, seperti destructive fishing, limbah, perusakan terumbu karang, penangkapan biota laut langka dll. Di samping itu, awiq-awiq dikawasan ini juga mengatur tentang tanggung jawab social perusahaan (CSR) terhadap lingkungan fisik dan masyarakat sekitar. Keberadaan awig-awig pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan LMNLU nyatanya dimasa lalu hingga sekarang telah membawa perubahan, terutama bagi terjaganya kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan laut Kabupaten Lombok Utara (M. Wahyudin)

Proses Ritual Nyawen di Dusun Jambianom KLU

Santiri, 30/04/2018. Ritual   nyawen  adalah   ritual   pembuangan   sesaji   ke   laut   sebagai   bentuk   rasa   syukur kepada sang kuasa karena laut merupakan sumber rejeki bagi masyarakat pesisir. Sebelumnya ritual   ini   pernah   dilakukan  pada   tahun   2007   dan   2016.  Namun  masyarakat  pesisir   telah memilih   waktu selang   dua   tahun  sekali  dalam   melakukan   ritual   nyawen.  Untuk   pemilihan waktu dalam penentuan hari dilakukan oleh para orangtua melalui musyawarah, dan tahun ini 2018 merupakan tahun dilaksanakannya kembali ritual nyawen. Tujuan utama dari ritual ini adalah   sebagai   prosesi   perayaan   selamatan   kampung   dan   pelabuhan   laut   teluk   Jambianom.

Persiapan   yang   dilakukan  dalam  selamatan   kampung   dan   laut   ini   tidak   lain   adalah   sebuah ungkapan   rasa   syukur  kepada  sang kuasa   atas   apa   yang   selama   ini   diberikan   yaitu   berupa rejeki,   kesehatan,   keselamatan,     dan   kebahagiaan.      Oleh    sebab   itu,  rasa  syukur    tersebut dihargai   oleh   masyarakat   dengan   melakukan   syukuran   atau   bersanji   (selak

Wawancara dengan narasumber

aran)   dan   zikir bersama   di   pinggir   pantai   sembari   dibarengi  dengan   doa   memohon   segalanya   kepada  sang kuasa.  Sebelum ritual   dilaksanakan,  prosesi   pengaturan   sesaji   atau   syarat-syarat   yang   akan dipersembahkan   kepada   penghuni   laut.  Orang  yang   memimpin   acara   ritual   adalah   seorang sandro atau belian. Ada beberapa yang dipersiapkan oleh sandro dalam memipin ritual yaitu Buah   sesaji   yang   khusus   dibawa   ke   tengah   laut  dan  2  buah   ancak   yang   akan   ditanam   di sebelah   barat   dan   timur   kampung   di   pinggir   pantai.  Sebelum   semuanya  dilakukan  adapun berbagai persiapan yang harus diperisapkan oleh masyarakat setempat diantaranya seperti:

  • Pembersihan kampung dan pesisir atau pinggir pantai
  • Membuat rakit dengan 2 buah sampan dan menghias sampan tersebut
  • Menunjuk siapa menjadi anak bone: 14 orang anak bone yaitu 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan yang belum balig
  • Membuat ancak
  • Membuat atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti:
  1. 1 ekor kambing
  2. ½ gram emas
  3. 2 buah pisang (pisang tawak dan pisang susu)
  4. 1 ikat padi bulu
  5. 2 kg beras ketan
  6. Sirih
  7. Tembakau, kertas rokok
  8. Beras untuk membuat jajan cucur
  9. Lilin 2 pack
  10. Janur
  11. Tebu
  12. Bambu
  13. Kembang
  14. ½ kg kemenyan
  15. Minyak Bauk (minyak khusus untuk digunakan para nelayan)
  16. 1 meter kain putih
  17. 1 gulung benang putih
  18. Telur ayam kampung 4 butir

Setelah semua terkumpul semua masyarakat akan ikut dan saling bahu membahu dan bergotong  royong  untuk   mengolahnya. Masyarakat membuat   berbagai   alat   yang  digunakan sebagai tempat sesaji atau persembahan untuk laut, dan juga makanan yang diolah oleh kaum perempuan. Makanan  yang dibuat berupa jajan persembahan seperti cucur, wajik, ketan putih, ketan merah, rengginang, empok-empok, serta memasak, untuk    kaum pria, menyediakan kopi ketika dibutuhkan terutama pada saat malam perayaan. Malam hari sebelum acara tiba, sanro atau belian selaku pemimpin prosesi melakukan persiapan diiringi oleh  alunan musik-musik kampung yang diiringi oleh pereret (suling tradisional) yang mengalun di samping para   sanro   yang   telah   duduk.  Semua   masyarakat pesisir  diharapkan untuk begadang menemani sanro yang mempersiapkan sesaji untuk dibawa ke laut. Selama waktu menunggu pagi tiba, kaum perempuan memberikan makanan (ngerampak/makan bersama) dan minuman bagi kaum pria agar tidak kelaparan ketika begadang. Namun sebagian ada juga yang tertidur tetapi posisi tetap di pinggir pantai. Di samping itu untuk mengisi kekososngan,      kaum pria melakukan diskusi atau obrolan dalam membangun kebersamaan.

Keesokan  harinya merupakan pelaksanaan ritual nyawen.Tepat menjelang pukul 08.00 wita prosesi pelepasan   sesaji dilakukan, sebelum itu ada ritual-ritual kecil seperti menyembek dan pemasangan gelang benang di kening dan di leher menggunakan keris bertujuan agar nanti jika ada yang ikut ke tengah laut tidak terjadi hal –hal yang tidak diinginkan. Semua anak-anak dan orang tua yang mau ikut ke tengah laut diwajibkan untuk menyembek. Menyembek merupakan tradisi nenek moyang sebagai tanda bahwa acara selamatan labuhan atau   kampung berjalan dengan baik. Jika dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan ritual laut maka akan   melakukan  sembek menggunakan keris yang dicelupkan ke beras kuning yang sudah ditumbuk yang diberikan air dan minyak bauk untuk selamatan atau menurunkan sampan.

Keberangkatan menuju laut dilakukan dengan menggunakan sampan yang telah dihias. Satu sampan berisi 1   boatman, anak bone, dan 2 sanro. Ketika sanro melihat tempat yang cocok maka rakit itu diberhentikan. Kemudian para sandro melepas sesaji. Jika semuanya diterima oleh yang maha kuasa maka sesaji tersebut langsung tenggelam ke dalam laut.  Setelah itu dilakukan zikir kembali sebagai ungkapan rasa syukur telah terlaksananya apa yang dihajatkan oleh masyarakat setempat.

Tiga hari setelah prosesi ini dilakukan, nelayan tidak diperbolehkan untuk melaut atau melakukan   aktivitas.     Hal  ini   bertujuan untuk   memberikan   ruang   gerak   terhadap   biota  laut agar   ikan-ikan   tidak   terganggu   untuk   bertelur.  Setelah  tiga   hari   berlalu,   nelayan   maupun masyarakat       setempat    dapat    melakukan      aktivitas   seperti   biasanya.   Sebelum      itu,  untuk pembukaan   aktivitas   melaut   warga  melakukan   zikiran   dengan  menggunakan   bubur,   setelah itu saling lempar bubur, dan mandi bersama di laut.

Narasumber : Sukatip

Penulis       : Rima Vera N. & Dini Lestari