From Earthquake to Eco-HEArT

Santiri, 14 Januari 2020. From Earthquake to Eco-HEArT, itulah tema yang diangkat oleh Santiri Foundation dalam pengembangan pembangunan di kawasan Kabupaten Lombok Utama khususnya. Mencoba bangkit dari gempa yang menimpa hampir seluruh kawasan di kabupaten Lombok Utara setahun yang lalu, maka kembali digali potensi desa yang dapat dikembangkan. sebuah ide yang menjadi trade mark Kepala Daerah Lombok Utara. Berbasis kerentanan yang tinggi, perencanaan yang didesain secara komprehensive oleh masyarakat mengantarkan pada konsep Eco-Heart, yaitu Ecological-Heritage, Education, Art and Culture Tourism, dimana seluruhnya akan dikelola oleh masyarakat bekerjasama dalam kesetaraan dengan jejaring yang sudah terbangun.

Memasuki awal tahun 2020 gerakan ini coba dibangkitkan dengan momentum Kunjungan Lapang mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) dengan Chungbuk National University (CBNU), Republic of Korea ke lombok dalam serangkaian kegiatan bidang kebencanaan.

Dalam kunjungannya di pulau Lombok tim berkeliling ke beberapa lokasi di kabupaten Lombok Utara yang terkena dampak gempa setahun yang lalu. sebelum kunjungan di Lombok Utara pada sore hari tanggal 13 Januari 2020, dilakukan Ramah Tamah antara Tim UPNVY & CBNU dengan BPBD NTB, BMKG NTB, UNU, FPTPRB NTB, Santiri dan pegiat senibudaya di warung kopi Artcoffeelago – Mataram yang juga dimeriahkan oleh seniman indie Ary Juliant and the bluegrass band.

Keesokan paginya (14 Januari 2020) rombongan berangkat menuju desa Genggelang di kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara untuk menikmati secangkir coklat hangat di kampung coklat dan memetik buah coklat serta melihat proses produksi coklat hingga menjadi kemasan.

Dari kampung coklat desa Genggelang, rombongan beranjak menuju dusun Santong Asli di desa Santong Kecamatan Kayangan untuk melihat model rumah Ramah gempa yang sedang dalam proses pembangunan sekaligus melihat tatakelola kawasan paska gempa.

Setelah dari Santong Asli rombongan menuju ke Desa Adat di Gumantar. di Desa Gumantar rombongan disambut oleh Bupati Lombok Utara untuk begibung dan berdiskusi tentang kebijakan paska gempa yang terjadi. turut serta dalam diskusi tersebut yaitu jajaran Instansi terkait.

Dari Desa Gumantar, rombongan bergerak menuju dusun Jambianom di desa Medana Kecamatan Tanjung. disini rombongan disambut oleh masyarakat dusun yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. di dusun jambianom terdapat kawasan konservasi Teluk Medana dan konservasi Manggrove. di dusun tersebut ada kelompok nelayan yang aktif melakukan konservasi terumbu karang dan kelompok yang melakukan penanaman manggrove. di dusun ini rombongan dibagi tiga kelompok yang masing masing diajak untuk belajar tentang membuat pancing, menanam manggrove, memasak makanan tradisional berbasis ikan laut. selanjutnya rombongan bermain permainan tradisional bersama dengan mahasiswa Universitas Nahdhatul Ulama Mataram dan masyarakat dusun Jambianom.
Kunjungan ke dusun Jambianom merupakan kunjungan terakhir dalam rangkaian kegiatan kunjungan di Lombok Utara. setelah itu tim kembali ke mataram untuk kembali ke hotel dan beristirahat. (Wa2n)

SISTER CITY, INDONESIA-MALAYSIA

Santiri, 19 Desember 2018.
Kabupaten Lombok Utara dipilih sebagai salah satu dari 2 kabupaten di Provinsi NTB dalam program G2G (government to government) Sister City. Proses penentuan ini tidak mudah dan tidak sebentar, beberapa pendekatan dan penjajakan dilakukan. Mulai dari menggodok konsep, keterlibatan dalam diskusi-diskusi, penentuan programatik, hingga pada realisasi dan implementasi. Santiri terlibat dari awal karena menjadi host dari awal proses bersama dengan tim Think-Tank Malaysia. Oleh karenanya, Santiri juga melakukan intervensi dan internalisasi program yg bisa meningkatkan dan memperluas manfaat yang diterima oleh warga, khususnya di Kabupaten Lombok Utara.

Pada realisasi awal, tim provinsi dan Kabupaten terpilih melawat ke Kuala Lumpur dan Selangor sebagai tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan. Kunjungan ini pun dibalas oleh beberapa delegasi Malaysia yang melakukan kunjungan balasan ke NTB dan Kabupaten Lombok utara.

Sejak tanggal 18 sampai dengan 19 Desember 2018 beberapa delegasi yang terdiri dari budayawan, perwakilan pemerintahan dan pengusaha dari Selangor, Kuala Lumpur Malaysia berkunjung ke kabupaten Lombok Utara. Delegasi malaysia khususnya bertolak ke gili Trawangan untuk melakukan diskusi, share dan transfer of knowledge di bidang kebudayaan. Selanjutnya, delegasi menuju pantai Impos di desa Medana serta melakukan penanaman mangrove di penebaran benih ikan nila di rawa pasang surut yang berada di antara dusun Jambianom dan dusun Karang Anyar, desa Medana, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara.

Rombongan yang datang berjumlah kurang lebih 115 orang ini juga diikuti oleh beberapa media masa dari Malaysia dan pengusaha travel. Harapannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan kerjasama antar negara. Utamanya, mampu mempercepat pemulihan ekonomi warga pasca bencana gempa melalui sinergi programatik yang telah dirancang dalam kerjasama multigovernment dan multiskateholder tersebut. (Denar)

Mengkritisi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Kawasan Di Kabupaten Lombok Utara

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan suatu tata kehidupan yang sejahtera dan harmonis, maka dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sebagai salah satu organ negara diberi tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan dalam masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu pemerintah diberi wewenang dan kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan aparat administrasi negara mengutamakan suatu ke-efektifan atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan social dan lingkungan guna menyelenggarakan kepentingan umum. Kebebasan untuk menilai, menduga, mempertimbangkan, memutuskan sesuatu dalam menyelenggarakan pemerintahan ini lazim disebut dengan kebijakan.

Namun suatu Kebijakan seringkali menjadi penyebab dari buruknya tata kelola sumber daya alam kawasan, persoalan pengelolaan sumber daya alam juga tidak terlepas dari lemahnya tata kelola sumber daya alam akibat dari lemahnya kebijakan. Pendekatan yang digunakan untuk menata dan mengelola sumber daya alam suatu kawasan masih menggunakan pendekatan top down governance, artinya tata kelola sumber daya alam suatu kawasan selama ini masih mengedepankan peran pemerintah.

Hal ini akibat dari masih terjadi bias terhadap konsep hak menguasai negara terhadap sumber-sumber daya alam penting, salah satunya di sektor pesisir, kelautan dan perikanan. Hak menguasai negara masih dimaknai bahwa pemerintahlah (negara) memiliki kekuasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sementara rakyat berada pada posisi lemah dalam melakukan kontrol negara terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sehingga peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan juga relatif lemah.

Selain memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan, fakta kegagalan tata kelola pengelolaan sumber daya alam suatu kawasan dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, tata kelola pengelolaan sumber daya kawasan belum didukung dengan sistem pengelolaan yang baik di tingkat formal. Kedua, tata kelola sumber daya alam kawasan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia mengakibatkan tata kelola sumber daya kawasan tidak optimal.

Mengkritisi kebijakan dalam konservasi sumber daya alam.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 sebagaimana tertuang pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya pada UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menjadi suatu landasan penting perubahan sistem tata-kelola pemerintahan (governance system) dalam sejarah pembangunan politik dan administrasi pengelolaan wilayah secara nasional di Indonesia. Hal tersebut juga menimbulkan adanya harapan masyarakat dan berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dimana mereka berharap otonomi daerah dapat membangun dan merubah paradigma pengelolaan sumber daya alam sehingga pemanfaatan sumber daya alam benar­-benar dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Namun kenyataannya pengelolaan sumber daya alam selama penerapan UU No 32 Tahun 2004 belum menunjukkan harapan dari berbagai kalangan, walaupun telah banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti otonomi daerah dengan membuat berbagai kebijakan di daerahnya, namun dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Permasalahan pokok yang dapat dicatat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya adalah minimnya pemahaman terhadap pentingnya menekankan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan, beberapa permasalahan pokok lainnya adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat, sistem informasi yang belum transparan dan.kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, kondisi ini ditandai dengan adanya over fishing, hilangnya daerah peneluran penyu laut, pencemaran, abrasi, intrusi air laut, rob dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, masih rendahnya akses masyarakat terhadap data dan informasi pengelolaan sumber daya alam berakibat pula pada terbatasnya peran serta  masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Lemahnya kontrol dan keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, juga merupakan masalah penting lain yang menyebabkan hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi terbatas dan sering menimbulkan konflik horizontal dalam pemanfaatannya.

Desa dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 menyebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 menyebutkan kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul;kewenangan lokal berskala Desa;kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan perdesaan memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah Pasal 26 (4) kewenangan dan tanggung jawab Kepala Desa mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan pada Pasal 78 (1) terkait pengembangan potensi local dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sejatinya telah memberikan pengakuan atas kewenangan yang dimiliki desa termasuk di dalamnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui perencanaan pembangunan. Posisi yang demikian membuka peluang agar desa bisa menginisiasi strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, salah satunya melalui pembuatan Perdes (Peraturan Desa). Sehingga diharapkan melalui Perdes, proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat desa, dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi kawasan.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, pasal 2, Jenis Peraturan di desa meliputi: Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; dan Peraturan Kepala Desa. Dimana alur proses penyusunan Perdes melalui 5 tahapan kegiatan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta evaluasi dan klarifikasi.

Pemanfaatan sumber daya kawasan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pengelolaan kawasan seharusnya menjadi bagian yang sangat penting bagi pembangunan desa, Ada 3 prinsip utama dalam konservasi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu: 1) Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, 2) Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, 3) Pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya,

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional dan taman wisata alam). 

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa antara lain dilakukan dengan menggolongkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi karena tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan atau populasinya jarang.

Dan Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Demikian juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6 (3)  menyebutkan bahwa perlindungan terumbu karang, pemeliharaan hutan bakau, penghijauan dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa masuk dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang berada pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Maka agar terjadi dan menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaatnya, maka prinsip-prinsip konservasi kawasan harus betul-betul diperhatikan dalam kegiatan pengelolaannya hal ini mengingat bahwa rusaknya kawasan berarti pula hancurnya sumber kehidupan masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu maka tanggung jawab konservasi kawasan tidak saja hanya terletak pada Pemerintah Desa saja, namun harus didukung oleh kesadaran partisipasi semua stakeholder yang secara aktif terlibat dalam upaya konservasi kawasan.

Kajian empiris kebijakan pengelolaan sumberdaya alam kawasan

Ada beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan sumber daya laut dan perikanan di kabupaten Lombok Utara. Pertama, kondisi ekonomi kebanyakan masyarakat nelayan miskin. Kondisi ini dapat dicirikan dengan: alat alat tangkap yang digunakan masih tradisional. Di samping itu, hasil dari menangkap ikan belum memadai untuk menanggulangi problem kebutuhan hidup sehari hari. Sementara harga jual ikan sangat murah  terutama pada musim ikan. Di sisi lain, program pengembangan nelayan baik yang dilaklukan oleh Pemerintah maupun pihak lain yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi nelayan masih terbatas. Kedua, kondisi lingkungan laut dan pesisir belum pulih akibat aktivitas destructive fishing, pengambilan batu karang, limbah industri dll. Ketiga, hukum formal belum menjadi legitimasi yang kuat untuk di dalam melakukan perlindungan sumber daya laut dan perikanan. Keempat, kalangan pengusaha belum memiliki komitmen terlibat dalam pengelolaan lingkungan.

Awiq-awiq merupakan sosio-yuridis yang berlaku di masyarakat Lombok. Untuk menyebut aturan local, awiq-awiq juga dikenal di Bali dengan pengertian dan fungsi yang sama dengan di Lombok. Awig-awig adalah aturan-aturan yang hidup dan berlaku serta berkembang di tengah masyarakat secara turun temurun yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan pencipta. Awig-awig pada hakekatnya adalah aturan lokal yang merupakan hak untuk mengatur lingkungannya sendiri dan merupakan aturan/kesepakatan yang dibuat, dijalankan dan ditaati bersama.

Awig-awig yang berkembang saat ini senantiasa berdasarkan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Awig-awig lahir/dibuat karena lebih disebabkan lemahnya penegakan hukum serta tidak adanya aturan yang lebih khusus  mengenai pengelolaan Sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga akibatnya  sumberdaya kelautan dan perikanan masih dianggap sebagai milik umum atau milik bersama.

Pemahaman masyarakat mengenai sumber daya milik “umum/bersama” tersebut cenderung yang dimaksud adalah sumber daya yang bukan milik siapa-siapa sehingga dalam hal ini telah menyebabkan setiap orang  akan bersaing berusaha mengambil hasil sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, sehingga seringkali persoalan ini banyak menimbulkan konflik-konflik dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Awig-awig yang cukup dianggap berhasil dalam mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Utara ini adalah awig-awig yang dibentuk oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU). Awiq-awiq disusun dengan melibatkan berbagai kalangan di kecamatan Pemenang, Tanjung, dan Gangga, seperti nelayan, organisasi nelayan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, LSM dll. Awiq-awiq yang disusun Maret 2000 dan telah disempurnakan pada Agustus 2004 ini dapat menekan perusakan lingkungan laut dan mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan.

Awiq-awiq yang dibuat di kawasan Lombok Utara mengatur tentang pengelolaan lingkungan fisik laut, seperti destructive fishing, limbah, perusakan terumbu karang, penangkapan biota laut langka dll. Di samping itu, awiq-awiq dikawasan ini juga mengatur tentang tanggung jawab social perusahaan (CSR) terhadap lingkungan fisik dan masyarakat sekitar. Keberadaan awig-awig pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan LMNLU nyatanya dimasa lalu hingga sekarang telah membawa perubahan, terutama bagi terjaganya kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan laut Kabupaten Lombok Utara (M. Wahyudin)

BELAJAR DARI KEBIASAAN NELAYAN KECIL

Santiri, 24 Mei 2018. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global akhirnya dirasakan juga oleh nelayan kecil kita, seringkali ombak besar dan angin kencang datangnya secara tiba-tiba bahkan tanpa tanda-tanda sebelumnya, kalender musim penangkapan ikan menjadi tidak karuan lagi, daerah penangkapan ikan menjadi semakin ketengah lalu hasil penangkapan pun cenderung menurun hingga tidak bisa lagi menutup kebutuhan hidup sehari-hari.

Nelayan-nelayan kecil kita sebetulnya mempunyai kearifan, kecakapan dan pengetahuan yang cukup dalam aktivitasnya menangkap ikan di laut. kemampuan inilah yang  kemudian mengajarkannya hingga mereka memiliki ketahanan dan adaptasi terhadap kalender musim lautan. Nelayan mengenal dengan baik waktu-waktu tertentu dalam memasuki musim barat, musim utara, musim timur dan lain-lain sebagainya, karena memang dia paham betul tanda-tandanya. Musim penangkapan bermacam jenis ikan pun mereka paham dengan baik termasuk kemana mereka mendapatkan daerah penangkapannya (fishing ground).

Karena sarana penangkapan ikannya yang relatif sederhana, nelayan kecil secara efektif dalam setahunnya hanya mampu melakukan aktivitas penangkapan ikan selama 6 (enam) bulan saja. Pada musim-musim tertentu mereka tidak bisa melaut karena cuaca yang tidak bersahabat dan pada musim terang bulan biasanya juga mereka tidak bisa melaut karena alat tangkap mereka kebanyakan berupa jaring apung ( drift net ). Maka selama 6 bulan dimana nelayan tidak melaut atau yang biasa disebut masa paceklik, bermacam usaha yang mereka biasa lakukan seperti berkebun, menjadi buruh atau kerja serabutan lainnya.

Jadi dalam mensiasati dampak perubahan iklim dan pemanasan global, barangkali lebih tepat apabila di eksplorasi dari kebiasaan-kebiasaan nelayan sendiri pada saat menghadapi masa pacekliknya. Jadi tidak harus seragam dalam “membantu” nelayan, karena pasti perlu dilakukan perencanaan partisipatif di masing-masing wilayah. Siapa tahu nelayan tidak mau beralih profesi ke budidaya kerapu karena harus menunggu waktu yang cukup lama dalam pemeliharaannya atau budidaya karang yang ternyata stek karang hasil budidaya sangat sulit untuk di jual ke pasaran..

Tidak sulit memang, meminjam “ilmu laut” seorang nelayan tua Jambianom, bahwa sebetulnya nelayan itu sudah terbiasa melakukan adaptasi terhadap segala macam kemungkinan cuaca di lautan yang maha luas, tapi justru pada “lautan kecil“ lah nelayan akan mengalami banyak kesulitan dalam mengendalikan kemudi kehidupannya.(M.Wahyudin)

TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP NELAYAN DESA MEDANA

Santiri,  17 Mei 2018. Teknologi penangkapan ikan sangat berperan dalam usaha perikanan laut. khususnya di kawasan perairan Desa Medana Kabupaten Lombok Utara (KLU), dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun terakhir ini berbagai bentuk teknologi dalam usaha perikanan tangkap semakin berkembang pemakaiannya. Perkembangan atau perubahan teknologi penangkapan ikan ini pada dasarnya mencakup tiga hal : (1) peningkatan efektifitas dan mutu alat tangkap; (2) peningkatan keragaman alat tangkap dan (3) peningkatan jumlah armada penangkapan. Secara keseluruhan perkembangan ini menyebabkan produksi total penangkapan ikan menjadi meningkat, perkembangan ini tentu saja diikuti oleh dampak negatifnya, beberapa fenomena dapat dilihat dari pergeseran daerah penangkapan jenis ikan sasaran yang semakin ketengah, beberapa gejala penurunan hasil tangkap ikan-ikan pelagis dan berubahnya strategi nelayan dalam menangkap ikan.

Kawasan daerah penangkapan ikan di Desa Medana berada di Teluk Medana dan sekitarnya, terdapat beberapa pola eksploitasi penangkapan ikan, antara lain yang dipengaruhi oleh : (1) kepadatan jumlah nelayan, (2) kondisi lingkungan perairan, dan (3) jenis peralatan tangkap yang beroperasi.. Pola penangkapan ikan di kawasan Desa Medana ini memiliki perbedaan dengan kawasan daerah penangkapan ikan lainnya di Kabupaten Lombok Utara, sehingga hasil penangkapan yang diperoleh di masing-masing kawasan ini juga berbeda.

Berbagai perkembangan teknologi penangkapan ikan di KLU dimulai sekitar tahun 1985, dapat dilihat dari perubahan sarana penangkapan, yakni berbagai perubahan teknologi sistem perikanan tangkap baik teknologi meliputi armada perikanan (perahu/sampan) yang telah menggunakan penggerak mesin maupun alat tangkapnya (jaring) yang telah menggunakan berbagai modifikasi dan diversifikasi drift net (jaring apung). Walaupun sampai saat ini nelayan Medana masih didominasi oleh usaha nelayan skala kecil. Namun eksploitasi sumberdaya umumnya sudah pada perairan yang relatif ketengah dari lokasi tempat tinggal mereka dan tidak terbatas pada perairan pantai.

Perkembangan teknologi sarana penangkapan ikan baru yang mereka kenal berupa berbagai jenis pancing, jaring insang (gill net), jaring tasik (shrimp- gill net) dan beberapa jenis drift net lainnya. Sedangkan bentuk dan ukuran sampan telah berubah ke teknologi sampan motorisasi (motor temple atau ketinting) , Macam alat tangkap yang digunakan nelayan dalam menangkap ikan lebih beragam dengan efektivitas yang berbeda dan merupakan modivikasi bentuk yang sudah ada , Daerah penangkapan ikan tidak terbatas lagi di perairan pinggir kecuali nelayan ketika memakai jenis alat tangkap untuk sasaran yang berupa ikan demersal, cumi-cumi, gurita dan teri.

Di kawasan dijumpai peningkatan penggunaan jaring insang yang dioperasikan, perubahan teknologi ini adalah modifikasi jaring insang untuk menangkap ikan-ikan pelagis (tuna) diperairan yang lebih luas, sejak penggunaan jaring insang yang merata di semua kawasan pada usaha perikanan pelagis di perairan KLU lebih beragam sudah barang tentu menyebabkan tekanan terhadap jenis-jenis ikan pelagis kawasan ini. Beberapa jenis ikan yang mulai menurun produksinya seperti : cendro, torani, lemuru dan layang.(M. Wahyudin)

Lomba gambar dan karya tulis di dusun Jambianom

Santiri, 6 Mei 2018. Untuk ikut memeriahkan perayaan budaya pembukaan laut, anak-anak di dusun Jambianom, desa Medana kecamatan Tanjung – Lombok Utara mengikuti lomba menggambar dan membuat karya tulis yang diadakan oleh Santiri Foundation.

Tema yang diangkat untuk kegiatan ini yaitu tentang pelestarian lingkungan pesisir dan terumbu karang di teluk Medana.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 anak-anak mulai dari SD hingga SMP yang tinggal di lingkungan dusun Jambianom.

Dari kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat lebih peduli pada lingkungan di sekitarnya dan kondisi terumbu karang di Teluk Medana. (wa2n)

Tradisi Nyawen Laut di Dusun Jambianom

Santiri,2/05/2018. Hari ini (2 Mei 2018), Nelayan di pesisir utara pulau Lombok tepatnya di dusun Jambianom, desa Medana kecamatan Tanjung – Kabupaten Lombok Utara mulai mempersiapkan Tradisi perayaan Nyawen laut atau acara sedekah laut. Acara ini dimaksudkan sebagai ucapan terimakasih nelayan kepada sang Pencipta yang telah memberikan rezeki melalui laut. Acara dilakukan selama 2 hari mulai tanggal 2-3 Mei 2018. Tanggal 3 merupakan puncak acara Nyawen laut, setelah tanggal ini maka diadakan penutupan laut yang artinya tidak ada kegiatan melaut selama waktu yang di tentukan, bisa 3 hari sampai 1 bulan, fungsinya agar kondisi laut dapat terjaga. Selain perayaan nyawen laut ini, pada hari jumát setiap minggu di wilayah dusun Jambianom juga diadakan kegiatan bersih kampung dan berhenti melaut. Rangkaian dari kegiatan ini yaitu perayaan pembukaan laut, dimana para nelayan sudah dapat kembali melaut yang akan diadakan pada hari minggu, tanggal 6 Mei 2018. (Wa2n)

Proses Ritual Nyawen di Dusun Jambianom KLU

Santiri, 30/04/2018. Ritual   nyawen  adalah   ritual   pembuangan   sesaji   ke   laut   sebagai   bentuk   rasa   syukur kepada sang kuasa karena laut merupakan sumber rejeki bagi masyarakat pesisir. Sebelumnya ritual   ini   pernah   dilakukan  pada   tahun   2007   dan   2016.  Namun  masyarakat  pesisir   telah memilih   waktu selang   dua   tahun  sekali  dalam   melakukan   ritual   nyawen.  Untuk   pemilihan waktu dalam penentuan hari dilakukan oleh para orangtua melalui musyawarah, dan tahun ini 2018 merupakan tahun dilaksanakannya kembali ritual nyawen. Tujuan utama dari ritual ini adalah   sebagai   prosesi   perayaan   selamatan   kampung   dan   pelabuhan   laut   teluk   Jambianom.

Persiapan   yang   dilakukan  dalam  selamatan   kampung   dan   laut   ini   tidak   lain   adalah   sebuah ungkapan   rasa   syukur  kepada  sang kuasa   atas   apa   yang   selama   ini   diberikan   yaitu   berupa rejeki,   kesehatan,   keselamatan,     dan   kebahagiaan.      Oleh    sebab   itu,  rasa  syukur    tersebut dihargai   oleh   masyarakat   dengan   melakukan   syukuran   atau   bersanji   (selak

Wawancara dengan narasumber

aran)   dan   zikir bersama   di   pinggir   pantai   sembari   dibarengi  dengan   doa   memohon   segalanya   kepada  sang kuasa.  Sebelum ritual   dilaksanakan,  prosesi   pengaturan   sesaji   atau   syarat-syarat   yang   akan dipersembahkan   kepada   penghuni   laut.  Orang  yang   memimpin   acara   ritual   adalah   seorang sandro atau belian. Ada beberapa yang dipersiapkan oleh sandro dalam memipin ritual yaitu Buah   sesaji   yang   khusus   dibawa   ke   tengah   laut  dan  2  buah   ancak   yang   akan   ditanam   di sebelah   barat   dan   timur   kampung   di   pinggir   pantai.  Sebelum   semuanya  dilakukan  adapun berbagai persiapan yang harus diperisapkan oleh masyarakat setempat diantaranya seperti:

  • Pembersihan kampung dan pesisir atau pinggir pantai
  • Membuat rakit dengan 2 buah sampan dan menghias sampan tersebut
  • Menunjuk siapa menjadi anak bone: 14 orang anak bone yaitu 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan yang belum balig
  • Membuat ancak
  • Membuat atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti:
  1. 1 ekor kambing
  2. ½ gram emas
  3. 2 buah pisang (pisang tawak dan pisang susu)
  4. 1 ikat padi bulu
  5. 2 kg beras ketan
  6. Sirih
  7. Tembakau, kertas rokok
  8. Beras untuk membuat jajan cucur
  9. Lilin 2 pack
  10. Janur
  11. Tebu
  12. Bambu
  13. Kembang
  14. ½ kg kemenyan
  15. Minyak Bauk (minyak khusus untuk digunakan para nelayan)
  16. 1 meter kain putih
  17. 1 gulung benang putih
  18. Telur ayam kampung 4 butir

Setelah semua terkumpul semua masyarakat akan ikut dan saling bahu membahu dan bergotong  royong  untuk   mengolahnya. Masyarakat membuat   berbagai   alat   yang  digunakan sebagai tempat sesaji atau persembahan untuk laut, dan juga makanan yang diolah oleh kaum perempuan. Makanan  yang dibuat berupa jajan persembahan seperti cucur, wajik, ketan putih, ketan merah, rengginang, empok-empok, serta memasak, untuk    kaum pria, menyediakan kopi ketika dibutuhkan terutama pada saat malam perayaan. Malam hari sebelum acara tiba, sanro atau belian selaku pemimpin prosesi melakukan persiapan diiringi oleh  alunan musik-musik kampung yang diiringi oleh pereret (suling tradisional) yang mengalun di samping para   sanro   yang   telah   duduk.  Semua   masyarakat pesisir  diharapkan untuk begadang menemani sanro yang mempersiapkan sesaji untuk dibawa ke laut. Selama waktu menunggu pagi tiba, kaum perempuan memberikan makanan (ngerampak/makan bersama) dan minuman bagi kaum pria agar tidak kelaparan ketika begadang. Namun sebagian ada juga yang tertidur tetapi posisi tetap di pinggir pantai. Di samping itu untuk mengisi kekososngan,      kaum pria melakukan diskusi atau obrolan dalam membangun kebersamaan.

Keesokan  harinya merupakan pelaksanaan ritual nyawen.Tepat menjelang pukul 08.00 wita prosesi pelepasan   sesaji dilakukan, sebelum itu ada ritual-ritual kecil seperti menyembek dan pemasangan gelang benang di kening dan di leher menggunakan keris bertujuan agar nanti jika ada yang ikut ke tengah laut tidak terjadi hal –hal yang tidak diinginkan. Semua anak-anak dan orang tua yang mau ikut ke tengah laut diwajibkan untuk menyembek. Menyembek merupakan tradisi nenek moyang sebagai tanda bahwa acara selamatan labuhan atau   kampung berjalan dengan baik. Jika dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan ritual laut maka akan   melakukan  sembek menggunakan keris yang dicelupkan ke beras kuning yang sudah ditumbuk yang diberikan air dan minyak bauk untuk selamatan atau menurunkan sampan.

Keberangkatan menuju laut dilakukan dengan menggunakan sampan yang telah dihias. Satu sampan berisi 1   boatman, anak bone, dan 2 sanro. Ketika sanro melihat tempat yang cocok maka rakit itu diberhentikan. Kemudian para sandro melepas sesaji. Jika semuanya diterima oleh yang maha kuasa maka sesaji tersebut langsung tenggelam ke dalam laut.  Setelah itu dilakukan zikir kembali sebagai ungkapan rasa syukur telah terlaksananya apa yang dihajatkan oleh masyarakat setempat.

Tiga hari setelah prosesi ini dilakukan, nelayan tidak diperbolehkan untuk melaut atau melakukan   aktivitas.     Hal  ini   bertujuan untuk   memberikan   ruang   gerak   terhadap   biota  laut agar   ikan-ikan   tidak   terganggu   untuk   bertelur.  Setelah  tiga   hari   berlalu,   nelayan   maupun masyarakat       setempat    dapat    melakukan      aktivitas   seperti   biasanya.   Sebelum      itu,  untuk pembukaan   aktivitas   melaut   warga  melakukan   zikiran   dengan  menggunakan   bubur,   setelah itu saling lempar bubur, dan mandi bersama di laut.

Narasumber : Sukatip

Penulis       : Rima Vera N. & Dini Lestari