Merawat Generasi Penerus Melalui Makanan Fungsional "Saribumi"

Merawat Generasi Penerus Melalui Makanan Fungsional “Saribumi”

Produk olahan saribumi yang terbuat dari ekstrak  berbagai tumbuhan mulai tersebar ke berbagai wilayah utamanya di wilayah Lombok yang menjadi terdampak gempa.

Produk makanan fungsional adalah makanan makanan bernutrisi tinggi dari ekstrak tanaman dikemas dalam makanan tradisional ataupun makanan dan minuman lainnya. Manfaat dari makanan fungsional ini  yaitu Mencegah dan menyembuhkan busung lapar dan kurang gizi, Menyeimbangkan syaraf kecerdasan ( Emotional and Intelegensia ) dan otak janin bagi anak-anak secara langsung atau melalui ibu hamil dan menyusui, Menjaga stamina agar tahan terhadap segala perubahan cuaca, Menetralisir makanan yang mengandung bahan pengawet dan kimia yang  yang ada dalam makanan yang sering di konsumsi anak-anak, Memperbaiki kualitas air susu ibu, Menyegarkan kembali setelah menderita penyakit yang diakibatkan oleh faktor makanan.  Makanan ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia.

Pada tahun 2009, produk ini pernah dibuat dan diberikan pada balita dan ibu hamil di wilayah Lingsar, Lombok Barat. Dan untuk membantu para pengungsi terdampak gempa, produk ini kembali dibuat agar keseimbangan nutrisi para pengungsi dapat terjaga terutama anak-anak dan ibu hamil dengan target hingga 1 juta kemasan makanan fungsional untuk pengungsi terdampak gempa Lombok.

Sebelumnya Produk Saribumi yang dikemas dalam makanan tradisional Dodol di luncurkan secara resmi di posko pengungsi desa Sesait Kecamatan Kayangan pada tanggal 7 September 2018 sebagai nutrisi tambahan bagi anak-anak terdampak gempa di Lombok.  Untuk memenuhi permintaan masyarakat, maka makanan kesehatan ini kembali diproduksi untuk ibu hamil di kecamatan kayangan dan siswa siswi Pondok Pesantren Nadhatul Wathan Dusun Salut, Desa Selat – Kecamatan Narmada, Lombok Barat. (wa2n)

Makanan Fungsional untuk anak anak terdampak gempa

Makanan Fungsional untuk anak anak terdampak gempa

Santiri,  7 September 2018. Bertempat di lapangan  posko pengungsi desa Sesait,  kecamatan Kayangan.  Diadakan peluncuran gerakan makanan sehat melalui makanan fungsional yang dikemas dalam bentuk dodol serta gerakan kebangkitan wirausaha muda Kabupaten Lombok Utara.  Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Santiri Foundation dan Forum Wirausaha baru Kecamatan Kayangan.
Makanan fungsional ini selain dikemas dalam bentuk dodol,  kedepannya juga bisa dicampur dengan berbagai olahan makanan lainnya.  Ramuan makanan fungsional ini dibuat dari ekstrak tanaman yang terdiri dari daun,  buah, batang tanaman herbal dan madu.  Ramuan  ekstrak tanaman ini di racik oleh bapak Hamzah yang saat ini bergabung dalam Litbang Santiri Foundation.
Sasaran produk makanan fungsional saat ini adalah anak-anak  dan ibu menyusui yang terdampak gempa bumi di Lombok.  Hal ini dikarenakan salah satu manfaat dari makanan fungsional ini adalah mengurangi perasaan stress  dan menjaga kesehatan tubuh.  Manfaat lainnya yaitu mencerdaskan otak,  memperbaiki nutrisi gizi dalam tubuh dan memperlancar air susu ibu.
Dalam peluncuran makanan fungsional ini diikuti oleh anak anak terdampak  gempa yang berada di kecamatan kayangan khususnya yang berada di desa Sesait, Santong Mulia,  Santong,  Kayangan dan Pendua.
Pada tahap awal manisan dodol ini diberikan kepada 100 anak. Manisan dodol yang telah diberi ektrak ramuan F2 dikonsumsi oleh anak anak sebanyak 3 x sehari selama 11 hari.  Setelah sebelas hari kesehatan anak anak akan di lihat perkembangannya.
Selain untuk anak anak dan ibu menyusui ada juga makanan fungsional yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil dan orang dewasa. (wa2n)

Trauma Healing untuk korban gempa Lombok

Selain bantuan dalam bentuk fisik, dilakukan juga bantuan psikis berupa kegiatan Trauma Healing untuk membantu memulihkan semangat atau meringankan beban trauma para korban akibat bencana gempa terutama bagi anak-anak dan ibu-ibu.

Trauma Healing ini dilakukan bersama-sama dengan tim relawan dari beberapa daerah dan ada juga dari negara Malaysia.

Menggambar untuk mengurangi trauma
Seorang relawan GPM mengajak seorang anak korban gempa bernyanyi
Salah satu sesi kegiatan dalam trauma healing untuk korban gempa Lombok
Kegiatan Trauma healing oleh Sekolah ramah anak nasional di dusun sukadamai desa santong Kecamatan kayangan
Log kegiatan relawan gempa Lombok (Forum Wira Baru, Sahabat Berbagi, Santiri, dan GPM Malaysia)

Log kegiatan relawan gempa Lombok (Forum Wira Baru, Sahabat Berbagi, Santiri, dan GPM Malaysia)

Tanggal 30-07-2018

  1. Asasement kelokasi bencana didesa santong Kecamatan kayangan dan seluruh desa yang ada di kecamatan kayangan.
  2. Menerima kunjungan dan mendampingi tim dari lembaga sekolah ramah anak nasional.
  3. Distribusi bantuan kemanusiaan ke lokasi pengungsian di Dusun Sukadamai berupa :
  • Mie instan: 2 dos
  • Air mineral: 28 kotak
  • Biskuit :5 dos
  • Susu botol: 4 dos
  1. Distribusi bantuan ke lokasi pengungsian Desa santong.
  • Air mineral:10 dos
  • Susu:2 dos
  • Biskuit:2 dos
  • Mie:1 dos
  1. Distribusi bantuan ke lokasi pengungsian Dusun sempakok
  • Air mineral: 1 dos
  • Mie instant: 5 bks
  • Biskuit roma: 2 bks besar.
  1. Distribusi bantuan ke lokasi pengungsian Dusun Melepah Sari Desa Dangiang
  • Air mineral:1 dos
  • Biskuit:1 Bks besar
  • Sarden
  1. Distribusi bantuan ke lokasi pengungsian Dusun Kebun Kunyit
  • Biskuit: 1 bks besar
  • Air mineral: 1 dos
  1. Trauma healing kepada anak-anak dan kaum ibu dilokasi pengungsian yang berjumlah 24 kk dan Anak 30 orang
  2. Menerima dan mendistribusikan bantuan korban gempa diantaranya sbb:
  • Mie instan: 4 dos
  • Pop mie: 3 dos
  • Susu: 4 dos
  • Popok bayi: 2 dos
  • Terpal: 5 buah
  • Pembalut: 2 dos
  • Air minum: 10 dos
  • Sabun mandi: 2 dos
  • Sampo: 1 dos
  • Pasta gigi: 1 dos
  • Minyak goreng: 2 dos
  • Sarden: 2 dos
  • Kornet: 2 dos
  • Biskuit bayi: 1 dos
  • Bubur bayi: 1 dos
  • Biskuit kaleng: 6 dos
  • Roti: 24 mika
  • Selimut: 12 buah
  • Handuk: 9 buah
  • Tikar: 2 buah
  • Gula:9 kg
  1. Distribusi logistik bantuan korban gempa ke 5 lokasi / Titik pengungsian, yaitu:
  • Desa sukadana (pasar sukadana)
  • Desa Batu Rakit
  • Desa Senaru
  • Dusun Lendang Gagak Desa Bayan
  • Desa Senaru

 

 

Tanggal 31-7-2018

  1. Distribusi bantuan ke lokasi pengungsian di Dusun Karang Tapen Desa Karang Bajo berupa:
  • Air mineral: 3 dos
  • Biskuit susu: 1 dos
  1. Distribusi bantuan ke lokasi pengungsian di Dusun lendang cempaka
  • Air mineral: 3 dos
  • Biskuit: 1 dos
  • Susu:1 dos
  1. Distribusi bantuan ke lokasi pengungsian di Dusun kebaloan
  • Air mineral: 3 dos
  • Biskuit: 1 dos
  • Susu:1 dos
  • Obat-obatan: 1 pak.

 

 

Tanggal 01-08-2018

Menerima dan mendistribusikan bantuan yang diberikan oleh GPM Malaysia, yaitu berupa:

  • Susu bayi: 1 dos
  • Biskuit: 2 dos
  • Roti: 200 bungkus
  • Pembalut: 48 bungkus
  • Sarden: 48 kaleng
  • Rendang: 48 kaleng
  • Air mineral: 6 dos

 

 

Tgl 02-08-2018

  1. Menerima dan mendistribusikan bantuan yang diberikan oleh GPM Malaysia, yaitu:
  • 40 kotak susu sgm
  • 1 dos permen
  • 1 dos jickong/snack
  • 40 pak sack
  • 10 bks yupi
  • 10 bks mie kita
  • 10 pak pampers
  • 20 biji minyak kayu putih
  • 50 pak buku gambar
  • 80 lembar kopian
  • 40 pcs crayon
  • 80 btl milkuat
  • 6 bks biskuat kelapa
  1. Mendistribusikan bantuan korban gempa untuk anak-anak sejumlah 80 orang
  2. Kegiatan Trauma Healing di Dusun Lendang Mamben Desa anyar, Dusun Sukadana Desa Dukadana, dan Dusun Tereng Tebus Desa Persiapan Batu Rakit.
Relawan Malaysia untuk gempa Lombok

Relawan Malaysia untuk gempa Lombok

Diskusi awal Tim GPM dan tim relawan penanggulangan (gabungan dari forum Wira Baru, Sahabat Berbagi, dan Santiri) di desa Kayangan Lombok Utara

Relawan dari Malaysia (GPM) ikut membantu penanganan korban gempa bumi di pulau Lombok. Rombongan GPM Malaysia tiba di Bandara Internasional Lombok pada hari Selasa (31/7) malam sekitar jam 21:00, langsung menuju lokasi bencana di Lombok Utara. Mereka kemudian disambut oleh tim relawan penanggulangan (gabungan dari forum Wira Baru, Sahabat Berbagi, dan Santiri) di desa Kayangan Lombok Utara dan melakukan diskusi awal untuk penjajagan kebutuhan utama masyarakat terdampak di wilayah tak terjangkau, fokus pada kebutuhan anak-anak dan perempuan.

Jurnal gempa lombok

Jurnal gempa lombok

Kondisi korban gempa Lombok
Titik 1
Lokasi:

Gambaran umum:
Korban gempa terpaksa tidak gabung dengan korban lainnyadi pasar karena tidak memiliki tenda/terpal, untuk nge-camp terpaksa menggunakan pondok warga di dalam kebun, jarak tempuh dari jalan sekitar 300 meter.

Jumlah korban:
8 KK

Kondisi:
Mulai banyak yang terkena penyakit flu dan batuk karena cuaca dingin di malam hari.

Kebutuhan:
Butuh bantuan air bersih karena air yang digunakan di lokasi pengungsian mulai keruh. Obat obatan seperti promag, obat sakit kepala, obat flu dan batuk, dan juga masker.

Titik 2
Lokasi:
Sekitar 1 km dari titik 1.

Gambaran umum:
Banyak korban lansia, tempat pengunsiannya menggunakan terpal dan karpet karet.

Jumlah korban:
11 KK. Makan dan minum seadanya.

Kondisi:
Mulai banyak yang sakit, sudah mendapat penanganan medis kemarin.

Kebutuhan:
Butuh bantuan air bersih, selimut, kaos kaki, masker, dan obat-obatan

Distribusi bantuan korban gempa lombok:
Dusun Sukadamai
Jumlah KK: 20
Bayi: 7 orang
Balita: 7 orang
Anak-anak: 20 orang
Bantuan yang didistribusikan:
– Mi instan 20 dus
– Air minum 20 dus
– Susu 2 kotak

Dusun Sukadaya desa Bayan
Jumlah KK: 15
Bayi: 7 orang
Balita: 4 orang
Bantuan yang didistribusikan:
– Terpal 1 buah
– Popmie 1 kotak
– air minum 1 dus
– Biskuit balita 1 kotak
– Sarden 8 kaleng

Dusun Lendang Gagak desa Bayan
Bantuan yang didistribusikan:
– Sarden 6 kaleng
– Mie 1 kotak
– Air minum 2 kotak

Dusun Batu Rakit
Jumlah KK: 12
Balita: 7
Bantuan yang didistribusikan:
– Biskuit 3 kotak
– Biskuit kaleng balita 2 kotak
– Susu balita 2 dus
– Minyak gorang 1 dus
– Pembalut 1 kotak
– Popmie 1 dus
– Selimut 4 buah
– Handuk 6 buah
– Terpal 1 buah
– Air 1 dus

Dusun Tumpang Sari desa Senaru
Jumlah KK: 25
Balita: 7 orang
Ibu hamil: 2 orang
Bantuan yang didistribusikan:
– Mie 1 dus
– Pasta gigi 1 dus
– Sabun 1 dus
– Sarden 6 kaleng
– Air mineral 1 kotak
– Shampo 1 dus
– Bubur balita 1 dus

Dusun Tumpang Sari desa Senaru
Jumlah KK: 40
Balita: 14
Bayi: 18
Lansia: 12
Bantuan yang didistribusikan:
– Air mineral 4 dus
– Susu balita 2 dus
– Sabun mandi 1 dus
– Shampo 1 dus
– Bubur 1 dus
– Minyak gorang 1 dus
– Pampers 1 dus
– Pembalut 1 dus
– Selimut 8
– Handuk 8

Foto – foto dokumentasi

Mengkritisi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Kawasan Di Kabupaten Lombok Utara

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan suatu tata kehidupan yang sejahtera dan harmonis, maka dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sebagai salah satu organ negara diberi tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan dalam masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu pemerintah diberi wewenang dan kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan aparat administrasi negara mengutamakan suatu ke-efektifan atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan social dan lingkungan guna menyelenggarakan kepentingan umum. Kebebasan untuk menilai, menduga, mempertimbangkan, memutuskan sesuatu dalam menyelenggarakan pemerintahan ini lazim disebut dengan kebijakan.

Namun suatu Kebijakan seringkali menjadi penyebab dari buruknya tata kelola sumber daya alam kawasan, persoalan pengelolaan sumber daya alam juga tidak terlepas dari lemahnya tata kelola sumber daya alam akibat dari lemahnya kebijakan. Pendekatan yang digunakan untuk menata dan mengelola sumber daya alam suatu kawasan masih menggunakan pendekatan top down governance, artinya tata kelola sumber daya alam suatu kawasan selama ini masih mengedepankan peran pemerintah.

Hal ini akibat dari masih terjadi bias terhadap konsep hak menguasai negara terhadap sumber-sumber daya alam penting, salah satunya di sektor pesisir, kelautan dan perikanan. Hak menguasai negara masih dimaknai bahwa pemerintahlah (negara) memiliki kekuasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sementara rakyat berada pada posisi lemah dalam melakukan kontrol negara terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sehingga peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan juga relatif lemah.

Selain memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan, fakta kegagalan tata kelola pengelolaan sumber daya alam suatu kawasan dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, tata kelola pengelolaan sumber daya kawasan belum didukung dengan sistem pengelolaan yang baik di tingkat formal. Kedua, tata kelola sumber daya alam kawasan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia mengakibatkan tata kelola sumber daya kawasan tidak optimal.

Mengkritisi kebijakan dalam konservasi sumber daya alam.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 sebagaimana tertuang pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya pada UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menjadi suatu landasan penting perubahan sistem tata-kelola pemerintahan (governance system) dalam sejarah pembangunan politik dan administrasi pengelolaan wilayah secara nasional di Indonesia. Hal tersebut juga menimbulkan adanya harapan masyarakat dan berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dimana mereka berharap otonomi daerah dapat membangun dan merubah paradigma pengelolaan sumber daya alam sehingga pemanfaatan sumber daya alam benar­-benar dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Namun kenyataannya pengelolaan sumber daya alam selama penerapan UU No 32 Tahun 2004 belum menunjukkan harapan dari berbagai kalangan, walaupun telah banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti otonomi daerah dengan membuat berbagai kebijakan di daerahnya, namun dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Permasalahan pokok yang dapat dicatat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya adalah minimnya pemahaman terhadap pentingnya menekankan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan, beberapa permasalahan pokok lainnya adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat, sistem informasi yang belum transparan dan.kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, kondisi ini ditandai dengan adanya over fishing, hilangnya daerah peneluran penyu laut, pencemaran, abrasi, intrusi air laut, rob dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, masih rendahnya akses masyarakat terhadap data dan informasi pengelolaan sumber daya alam berakibat pula pada terbatasnya peran serta  masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Lemahnya kontrol dan keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, juga merupakan masalah penting lain yang menyebabkan hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi terbatas dan sering menimbulkan konflik horizontal dalam pemanfaatannya.

Desa dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 menyebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 menyebutkan kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul;kewenangan lokal berskala Desa;kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan perdesaan memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah Pasal 26 (4) kewenangan dan tanggung jawab Kepala Desa mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan pada Pasal 78 (1) terkait pengembangan potensi local dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sejatinya telah memberikan pengakuan atas kewenangan yang dimiliki desa termasuk di dalamnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui perencanaan pembangunan. Posisi yang demikian membuka peluang agar desa bisa menginisiasi strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, salah satunya melalui pembuatan Perdes (Peraturan Desa). Sehingga diharapkan melalui Perdes, proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat desa, dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi kawasan.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, pasal 2, Jenis Peraturan di desa meliputi: Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; dan Peraturan Kepala Desa. Dimana alur proses penyusunan Perdes melalui 5 tahapan kegiatan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta evaluasi dan klarifikasi.

Pemanfaatan sumber daya kawasan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pengelolaan kawasan seharusnya menjadi bagian yang sangat penting bagi pembangunan desa, Ada 3 prinsip utama dalam konservasi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu: 1) Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, 2) Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, 3) Pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya,

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional dan taman wisata alam). 

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa antara lain dilakukan dengan menggolongkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi karena tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan atau populasinya jarang.

Dan Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Demikian juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6 (3)  menyebutkan bahwa perlindungan terumbu karang, pemeliharaan hutan bakau, penghijauan dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa masuk dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang berada pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Maka agar terjadi dan menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaatnya, maka prinsip-prinsip konservasi kawasan harus betul-betul diperhatikan dalam kegiatan pengelolaannya hal ini mengingat bahwa rusaknya kawasan berarti pula hancurnya sumber kehidupan masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu maka tanggung jawab konservasi kawasan tidak saja hanya terletak pada Pemerintah Desa saja, namun harus didukung oleh kesadaran partisipasi semua stakeholder yang secara aktif terlibat dalam upaya konservasi kawasan.

Kajian empiris kebijakan pengelolaan sumberdaya alam kawasan

Ada beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan sumber daya laut dan perikanan di kabupaten Lombok Utara. Pertama, kondisi ekonomi kebanyakan masyarakat nelayan miskin. Kondisi ini dapat dicirikan dengan: alat alat tangkap yang digunakan masih tradisional. Di samping itu, hasil dari menangkap ikan belum memadai untuk menanggulangi problem kebutuhan hidup sehari hari. Sementara harga jual ikan sangat murah  terutama pada musim ikan. Di sisi lain, program pengembangan nelayan baik yang dilaklukan oleh Pemerintah maupun pihak lain yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi nelayan masih terbatas. Kedua, kondisi lingkungan laut dan pesisir belum pulih akibat aktivitas destructive fishing, pengambilan batu karang, limbah industri dll. Ketiga, hukum formal belum menjadi legitimasi yang kuat untuk di dalam melakukan perlindungan sumber daya laut dan perikanan. Keempat, kalangan pengusaha belum memiliki komitmen terlibat dalam pengelolaan lingkungan.

Awiq-awiq merupakan sosio-yuridis yang berlaku di masyarakat Lombok. Untuk menyebut aturan local, awiq-awiq juga dikenal di Bali dengan pengertian dan fungsi yang sama dengan di Lombok. Awig-awig adalah aturan-aturan yang hidup dan berlaku serta berkembang di tengah masyarakat secara turun temurun yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan pencipta. Awig-awig pada hakekatnya adalah aturan lokal yang merupakan hak untuk mengatur lingkungannya sendiri dan merupakan aturan/kesepakatan yang dibuat, dijalankan dan ditaati bersama.

Awig-awig yang berkembang saat ini senantiasa berdasarkan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Awig-awig lahir/dibuat karena lebih disebabkan lemahnya penegakan hukum serta tidak adanya aturan yang lebih khusus  mengenai pengelolaan Sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga akibatnya  sumberdaya kelautan dan perikanan masih dianggap sebagai milik umum atau milik bersama.

Pemahaman masyarakat mengenai sumber daya milik “umum/bersama” tersebut cenderung yang dimaksud adalah sumber daya yang bukan milik siapa-siapa sehingga dalam hal ini telah menyebabkan setiap orang  akan bersaing berusaha mengambil hasil sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, sehingga seringkali persoalan ini banyak menimbulkan konflik-konflik dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Awig-awig yang cukup dianggap berhasil dalam mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Utara ini adalah awig-awig yang dibentuk oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU). Awiq-awiq disusun dengan melibatkan berbagai kalangan di kecamatan Pemenang, Tanjung, dan Gangga, seperti nelayan, organisasi nelayan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, LSM dll. Awiq-awiq yang disusun Maret 2000 dan telah disempurnakan pada Agustus 2004 ini dapat menekan perusakan lingkungan laut dan mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan.

Awiq-awiq yang dibuat di kawasan Lombok Utara mengatur tentang pengelolaan lingkungan fisik laut, seperti destructive fishing, limbah, perusakan terumbu karang, penangkapan biota laut langka dll. Di samping itu, awiq-awiq dikawasan ini juga mengatur tentang tanggung jawab social perusahaan (CSR) terhadap lingkungan fisik dan masyarakat sekitar. Keberadaan awig-awig pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan LMNLU nyatanya dimasa lalu hingga sekarang telah membawa perubahan, terutama bagi terjaganya kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan laut Kabupaten Lombok Utara (M. Wahyudin)

AKANKAH KEARIFAN LOKAL MAMPU MENYELAMATKAN NELAYAN ?

Santiri, 25 Mei 2018. Pada suatu seminar bertema dampak perubahan iklim dan pemanasan global, seorang nelayan tradisional melontarkan pertanyaan berbau teka-teki dan mistis, pertanyaannya adalah jika di laut hanya tersisa seekor ikan saja lalu siapa yang berhak mendapatkannya ?. Maka tak ayal lagi diskusi bercampur debat pun berlangsung sangat seru, masing-masing memberi argumen berdasarkan ilmunya masing-masing. Yang punya latar belakang ilmu hukum menjawabnya  itu tergantung ikannya sedang ada di laut teritorial negara mana, lalu yang ahli penangkapan ikan menawarkan agar diadakan lomba alat tangkap ikan saja maksudnya agar ketahuan alat tangkap ikan dari negara mana yang paling canggih, lalu yang ahli lingkungan malah mengatakan kemungkinan tidak satu negara pun yang mau menangkapnya karena ternyata ikan itu sudah lama tinggal di Indonesia sehingga kemungkinan juga sudah tercemar limbah tailing pertambangan.

Akan sebegitu parahkah dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global pada kehidupan nelayan hingga kemungkinan laut hanya akan menyisakan seekor ikan saja ?, apakah benar yang paling rentan terhadap ancaman perubahan iklim dan pemanasan global adalah pulau-pulau kecil dan masyarakatnya?  apakah benar dimasa mendatang pulau-pulau kecilnya akan tenggelam ?, Bukankah kita masih punya Tuhan, dengan kita selenggarakan upacara selamatan laut dan kita semua akan berdoa pada yang maha kuasa agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya, kita juga bisa memperkuat awig-awig untuk mengatur tata cara kita dalam menghadapi bencana, kita bisa bergotong royong membangun tanggul-tanggul penahan ombak, kita tinggikan rumah-rumah panggung kita lalu kita bisa memulai belajar lagi pada alam tentang doa-doa untuk ketahanan dan adaptasi pada segala macam kemungkinan bahaya di lautan. Demikian antara keraguan dan keyakinan akan kearifan dan kemampuannya bercampur baur menyelimuti benak nelayan tadi sepulang mengikuti acara seminar.

Lalu bagaimana sebenarnya dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam konteks mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ?, adakah yang mengarah untuk memperkuat kearifan local sebagai strategi dalam mengatasi kerentanan dari pulau-pulau kecil beserta keanekaragaman hayatinya ?. Sepertinya belum, sangat kelihatan upaya pemerintah dalam isu ini masih berorientasi pada pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatra dan Papua. Lalu program-program seperti REDD, Carbon Trade dan Carbon Voluntary dianggap dapat menyumbang pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Maka tak ingin berlama-lama resah dan gelisah sendiri, si nelayan pun ingin segera menghubungi teman-temanya, ia bermaksud untuk musyawarah mencari strategi yang akan dilakukannya dalam mengantisipasi kondisi yang bakal terjadi. Lalu sang istri pun dimintanya menyiapkan hidangan yang paling spesial. Singkat cerita, musyawarah pun segera berlangsung bak seorang pembicara ahli sang nelayan pun menceritakan apa saja hasil yang diperoleh selama mengikuti seminar, lalu teman-temannya hanya “mengangguk-angguk” mendengarnya,  sepertinya mereka paham pada apa yang disampaikannya. Kopi panas, ubi rebus serta pisang goreng segera dikeluarkan oleh sang istri. Lalu tanya jawab pun mulai berbaur dengan asap tebal dari rokok lintingan yang membumbung menutup sekilas wajah-wajah optimis nelayan yang barangkali mereka sangat yakin betul  bahwa mereka pasti bisa mengatasinya * (M. Wahyudin)