Peluncuran Bengkel Latihan Kerja (Bale) Utama, Pelatihan Kerja Rumah Kayu dan Penanaman Pohon Bersama

santiri, 22/4/2019. Tanggal 22 April selalu diperingati sebagai Hari Bumi (Earth Day), dan diperingati secara Internasional. Hari bumi diperingati untuk meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya pelestarian lingkungan yaitu tempat tinggal kita di planet bumi ini. Dalam momentum peringatan hari bumi ini di dusun Trantapan desa Karang Bajo juga diadakan kegiatan pelatihan dan kerja / OJT (On Job Training) angkatan I tahun 2019 dan peluncuran Bengkel Latihan Kerja (Bale) Utama I yang di buka oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat  Ibu Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., serta dilanjutkan dengan penanaman pohon bersama. Dalam acara ini hadir pula dari Bina Kontruksi PUPR, Asisten I Lombok Utara, Camat Bayan, Perwakilan Kelompok Masyarakat serta peserta pelatihan Pertukangan dan fasilitator.

Penanaman Bibit Pohon oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara barat

Desa Karang Bajo yang terletak di Kecamatan bayan, Kabupaten Lombok utara yang merupakan salah satu wilayah terdampak gempa pada tahun 2018. Dari data terkini dampak dari gempa Lombok-Sumbawa dilihat dari bangunan rumah masyarakat secara keseluruhan berjumlah 216.519 yang terbagi menjadi tiga kategori, rusak berat berjumlah 75.138 rusak sedang berjumlah 33.075 dan rusak ringan berjumlah 108.306.  Khusus di Lombok Utara kerusakan total berjumlah 49.853 yang terbagi dalam jumlah rumah rusak berat 44.014, rusak sedang 1.758, dan rusak ringan 4.081.

NTB dalam penanganan pasca gempa sekarang sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, dalam tahap percepatan pembangunan rumah tempat tinggal tetap atau hunian tetap (huntap) memerlukan kerjasama antara pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta pihak-pihak lain atau swasta. Tidak sedikit permasalahan kemudian yang muncul ketika realisasi percepatan pembangunan huntap, saah satunya adalah ketersediaan tenaga atau tukang-tukang yang akan membangun hunian tetap yang diinginkan berdasarkan pilihan masyarakat. Dan juga tidak banyak tukang-tukang yang memahami teknik-teknik bagaimana membangun rumah tahan gempa yang sudah ditetapkan standarnya oleh pemerintah. Sementara selama ini pemerintah menetapkan 3 model rumah tahan gempa, diantaranya Risha (rumah instan sederhana sehat), Rika ( rumah instan kayu ) dan Riba (rumah instan baja ringan). 

Bersamaan dengan OJT angkatan I ini pula dilakukan Sarasehan / Sangkep “Mendengar Suara Bumi dan Warga (Voice of Eart, Voice of People) Untuk Percepatan dan Pertepatan Pemulihan Dampak Gempa”.

Mendengar Suara Warga

Tujuan dari kegiatan ini adalah

1)Terjadinya starting point strategi dan konsep pembangunan yang lebih memiliki perspektif kebencanaan. 2)Terjadinya dialog publik antara masyarakat, pemangku kepentingan dan pemegang kebijakan. 3)Terjadinya pusat pembelajaran dan kerja-kerja di Bengkel Latihan Kerja (Bale) Utama dalam upaya percepatan rehap rekon. 4)Tukang kayu untuk pembangunan Rika mendapatkan sertifikasi oleh pemerintah. 5)Menanam pohon sebagai upaya mewujudkan sumberdaya terbarukan bagian dari konsekwensi pembangunan RIKA. 6)Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan limbah / sampah (plastik)

Hasil yang diharapkan

  1. Adanya starting point strategi dan konsep pembangunan yang lebih memiliki perspektif kebencanaan
  2. Adanya dialog publik antara masyarakat, pemangku kepentingan dan pemegang kebijakan
  3. Tersedianya tempat atau pusat bengkel latihan kerja utama di tingkat kecamatan
  4. Tersedianya sejumlah 35 tukang untuk pembangunan Rika yang sudah tersertifikasi di tiap kecamatan
  5. Terorganisirnya tenanga kerja / tukang-tukang untuk membangun Rika di setiap kecamatan
  6. Terbangunnya sistem kerja yang efektiv dan efisien (sistem pabrikasi) dalam membangun Rika
  7. Terbangunnya 1 unit rumah RIKA
  8. Tertanamnya 22 pohon bersama di lingkungan Pokmas
  9. Menanam pohon disebar luas di tingkat pokmas-pokmas
  10. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan limbah / sampah (plastik)

Peserta pelatihan dan kerja pembangunan rumah jenis RIKA akan diikuti oleh peserta sebanyak 36 orang tukang kayu dan batu yang berasal dari kecamatan Bayan dan kayangan. Kegiatan  pelatihan ini diadakan selama 4 hari, mulai tanggal 22 April hingga 25 April 2019

Kegiatan ini diselenggarakan bergotongroyong bersama Konsorsium Metadaya (Santiri, Koperasi Jatiperak, Forum Wirausaha Baru, Asosiasi UKM NTB Bangkit) dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (BPBD Lombok Utara, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Dan Kawasan Pemukiman dan instansi terkait lainnya), WWF-NTB, didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan, DMtK, Pemerintah Provinsi NTB, dan para pihak lainnya. (Wa2n)

Percepatan Pembangunan Hunian Tetap Paska Gempa Lombok

Santiri, 13/03/2019. Gempa yang terjadi di Lombok dan sumbawa sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan sekarang telah membuat kerugian dan dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat sebagian besar di Lombok.  Gempa yang bertubi-tubi dengan sekala besar dan sedang juga memporak porandakan banyak bangunan, terutama di kabupaten Lombok Utara. Pasca gempa yang menimpa Lombok Utara, pemerintah telah merekomendasikan beberapa jenis bangunan rumah yang tahan gempa, yaitu RISHA, RIKO, dan RIKA. RISHA adalah jenis bangunan yang menggunakan bahan beton (panel) yang bisa dibongkar pasang. Jenis rumah RIKO adalah bentuk konvensional. Bangunan jenis RIKA adalah rumah yang banyak menggunakan bahan kayu.

Bangunan rumah yang harus dibuat oleh Masyarakat adalah dari jenis pilihan tersebut, karena sudah masuk kategori tahan gempa, sehingga alokasi anggaran Rp. 50.000.000,- untuk yang rusak berat bisa diterima oleh Masyarakat. Anggaran tersebut memang sudah ditentukan oleh pemerintah, dimana yang rusak berat Rp. 50.000.000, rusak sedang Rp. 25.000.000, dan yang rusak ringan sebesar Rp. 10.000.000.

Melihat bukti ketahanan rumah tradisional yang ada di Masyarakat Adat Bayan dari gempa yang terjadi selama ini menyebabkan banyak Masyarakat lebih memilih jenis rumah kayu (RIKA) dengan konstruksi lokal tersebut. Meyakinkan banyak pihak tentang bentuk bangunan tersebut tentu membutuhkan desain yang baik, walaupun secara tidak langsung jenis rumah ini memang diyakini semua pihak tahan gempa.

Kehadiran Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (Somasi NTB) lewat Program Peduli bekerjasama dengan Yayasan Satunama Yogyakarta dan juga Santiri Foundation, termasuk dengan Sekolah Adat Bayan (SAB), serta Majelis Pengemban Adat Bayan (Mapan) akan membantu untuk membuat design 4 rumah lokal yang ada di Bayan. Kegiatan tahap pertama yang dilaksanakan adalah untuk desain Rumah Adat yang ada di Desa Sukadana, Kampung Sembageq (Bale Balaq Sembageq).

Desain yang akan dihasilkan tidak hanya menyangkut gambar rumah yang dibuat, tetapi juga mengakomodir beberapa nilai yang ada dalam bangunan tersebut. Beberapa yang akan dimasukan dalam penyusunan desainnya adalah jenis kayu yang akan digunakan (terdapat jenis kayu yang boleh dan juga yang tidak boleh digunakan, bahkan termasuk sumber kayunya), ukuran rumah (sesuai sama aturan adat), hadap rumah, bahkan rumah sebagai bagian dalam ritual adat yang dilaksanakan.

Pertemuan pertama untuk membahas desain Bale Balaq Sembageq yang ada di Kampung Adat Sembageq, Desa Persiapan Baturakit (Desa Sukadana), Kecamatan Bayan, dengan menghadirkan Tokoh Adat dan pekerja bangunan yang faham tentang rumah tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Desember 2018. Diskusi penggalian informasi oleh Pak Tjatur Kukuh (Arsitek dari Santiri Foundation) dari informasi warga yang hadir dilakukan di salah satu berugaq warga Sembageq. Peserta yang hadir sekitar 15 Orang dari perwakilan Senaru 1 orang, Karang Bajo 1 Orang, Sesait 2 Orang, dan dari Masyarakat Setempat 10 Orang.

Perumahan Tradisional di Senaru

Untuk membuat desain rumah utuh diperkirakan membutuhkan waktu pertemuan sebanyak 2 kali, pertama penggalian informasi secara utuh, dan yang kedua adalah revisi (jika ada kekurangan atau kekeliruan). Proses pembuatan desain awal dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu, sehingga pertemuan berikutnya akan dilaksanakan pada minggu ke-3 Desember 2018. Akhir Desember 2018 kemungkinan untuk design Bale Balaq Sembage sudah jadi secara utuh.

Hasil Desain Arsitektur lokal ini akan diajukan ke Pemerintah Daerah Lombok Utara, khususnya pada Bagian Perumahan Rakyat sebagai salah satu pilihan Rumah Tahan Gempa bagi Masyarakat yang memang rumahnya masuk dalam kategori rusak berat. Tujuan lainnya adalah untuk bahan pembelajaran bagi peserta didik yang ada di Sekolah Adat Bayan. Bahkan hasil ini juga bisa difungsikan sebagai referensi untuk para peneliti tentang arsitektur lokal yang ada di Masyarakat Adat Bayan yang memang tahan terhadap kondidi alam yang rawan gempa bumi.

Bale Jajar yang merupakan kategori Rumah Kayu (RIKA) yang akan menjadi pilihan untuk  4 kelompok masyarakat korban gempa yang ada di Dusun Baturakit akan dijadikan sebagai contoh bagi Pokmas lainnya yang ada di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Santiri Foundation dan Somasi NTB akan ikut mengawal untuk mempercepat proses ini ditingkat pemerintahan Kabupaten Lombok Utara, sehingga percepatan pembangunan untuk warga korban gempa di Lombok Utara bisa terlaksana.

Hasil dari diskusi ini akan ada 2 desain digital aristektur Bale Jajar yaitu, bentuk asli dan moodifikasi (ReDesain). Sekolah Adat Bayan yang memang terlibat sejak awal untuk mendampingi Masyarakat Adat Bayan dalam penyusunan Desain arsitektur lokal akan menjadikan sumber pembelajaran untuk generasi kedepan dari hasil yang telah dicapai (Desain asli), sehingga kedepan generasi penerus tahu tentang ilmu para orang tua yang sangat sesuai dengan kondisi alam yang ada di Lombok.

Kayu yang digunakan oleh para orang tua dalam membangun rumah menjadi pembicaraan yang membuat para peserta (khususnya warga setempat) menjadi berfikir keras, dimana beberapa jenis kayu yang digunakan seperti Busur, kates, lengkukun, kelanjuh sudah langka. Disaat itulah dirasakan bahwa kita sudah banyak kehilangan kekayaan yang kita miliki.

Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat rumah sangat erat dengan segala nilai yang ada di Masyarakat Adat Bayan, tetapi karena pihak pemerintah yang khusus menyediakan bibit kayu justru tidak banyak yang mengajak masyarakat untuk menanam jenis kayu tersebut, tetapi lebih banyak jenis kayu seperti sengon, mahuni, jati, dimana jenis tersebut merupakan jenis kayu yang ada didaerah lain, dan belum tentu sesuai dengan nilai-nilai lokal yang ada di Masyarakat Adat Bayan.

Memang hampir semua ilmu lokal yang ada di Masyarakat yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah selalu memiliki hubungan yang erat dengan alam, sesama, dan juga kayakinan religi (ketuhanan), begitu juga dengan Masyarakat Adat Wetu Telu yang ada di Bayan – Lombok Utara. Rumah sebagai tempat tinggal di Design sedemikian rupa yang difungsikan sebagai tempat tinggal, tempat untuk melaksanakan ritual, dan juga menjaga nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.

Bale Jajar merupakan Desain terbaru Masyarakat Adat Bayan, dimana bentuk rumah ini sudah memilki kamar sesuai dengan keinginan pemilik rumah. Tiang yang digunakan dalam membaut bale jajar ada yang 9 dan 12 tiang. Besar rumah diantara 35 meter persegi sampai 40 Meter persegi. Pada bagian depan rumah terdapat juga teras, yang biasa digunakan sebagai teempat untuk berdiskusi, jika diberugak tidak cukup tempat.

Anggaran 50 juta untuk bantuan korban gempa yang kategori rumahnya rusak berat menjadi anggaran yang akan digunakan oleh masyarakat.  Sementara saat ini Masyarakat merasakan aturan yang ada untuk mendapatkan anggaran tersebut sangat rumit, sehingga peran Santiri Foundation, Somasi NTB, Sekolah Adat Bayan (SAB), dan Majelis Pengemban Adat Bayan sangat penting dalam melakukan pendampingan dan juga koordinasi dengan pihak terkait, yaitu BPBD, PUPR, Pendamping, dan Pemerintah tingkat bawah yaitu desa.

Harapannya, jika 4 kelompok masyarakat ini bisa terselesaikan sesuai target dan harapan, maka kedepan untuk pokmas-pokmas yang lain bisa lebih mudah dalam proses pembangunan dengan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat.

Desain rumah lokal yang dikembangkan ini akan menjadikan Lombok Utara daerah yang memilki keunikan dan khas tersendiri, arsitektur dengan nilai-nilai lokal akan memberikan kesan kepada generasi penerus betapa hebatnya ilmu yang dimiliki orang tua terdahulu. Rumah yang dibangun teruji dan dapat mengakomodir berbagai sisi tentang kehidupan yang berjalan di Masyarakat.

Semoga kegiatan yang dilakukan oleh Santiri Foundation dan Somasi NTB bersama NGO lainnya bisa memberikan kemudahan kepada korban gempa yang ada di Kabupaten Lombok Utara, sehingga Masyarakat bisa membangun rumah mereka sesuai keinginan, dan juga mampu memberikan identitas kepada Masyarakat Lombok Utara yang masih memiliki ilmu local yang adaptif terhadap kondisi alam. (red)


Festival PAUD dan Dikmas Kepulauan

Santiri/29-11-2018. Festival PAUD dan Dikmas kepulauan diselenggarakan pada tanggal 27 – 29 November 2018.  Dalam kegiatan ini diikuti oleh Sekitar 120 Peserta dari pulau Lombok dan Sumbawa.
Hari pertama kegiatan diadakan lomba Alat Peraga Edukasi (APE) *dan lomba mewarnai.  Juga ada diskusi best practice pendidikan kepulauan. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kurikulum yang sedang berjalan dan terobosan dari pengajar yang ada di kepulauan.

Selanjutnya acara workshop  yang dilaksanakan di sekolah  lapang dan laboratorium (Skollab) desa santong kecamatan Kayangan kabupaten Lombok Utara,  dihadiri oleh Dirjen PAUd dan Dikmas,  Kabid  PAUD, Bidang Litbang Bappeda NTB dan peserta festival Paud dan Dikmas.  Dalam acara ini Bapak Dirjen dan seluruh peserta diajak berkeliling lokasi sekolah lapang wirabaru sambil mendengarkan keterangan tentang Skollab dan menikmati hasil kebun dengan teknologi emiter di Skollab.

Acara workshop diisi dengan perkenalan tentang wirabaru,  diskusi dan pembagian hadiah juara lomba APE serta paket permainan edukatif untuk PAUD di kawasan desa Santong kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Hasil dari diskusi di workshop ini akan dirumuskan kembali pada tanggal 29 November 2018 di BPPAUD Mataram. (Wa2n

Pra Festival PAUD dan Dikmas Kepulauan

Santiri/24-11-2018. Festival PAUD dan Dikmas Kepulauan akan segera dilaksanakan di Pulau Lombok. Festival ini merupakan yang pertama di Indonesia sekaligus mengajak warga NTB untuk segera bangkit dari keterpurukan setelah gempa berturut turut yang terjadi di Propinsi NTB ini sejak akhir bulan Juli hingga Agustus 2018, 4 bulan yang lalu.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan masyarakat kepulauan yang diadakan di Gili Belek kabupaten Lombok Timur dan gedung PAUD Dikmas di Mataram pada bulan Oktober tahun 2017. dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat kepulauan di wilayah timur Indonesia. dari hasil kegiatan tersebut diinisiasi untuk merancang kurikulum PAUD berbasis kepulauan.

Festival ini juga untuk mengetahui animo masyarakat tentang perspektif pendidikan usia dini yang berbasis pada masyarakat pesisir dan kepulauan. dalam kegiatan ini akan diadakan lomba mewarnai gambar untuk anak-anak. disini akan dilihat imajinasi anak tentang hidup di kepulauan pada selembar kertas.

Dari kegiatan ini juga diharapkan ada masukan atau inspirasi dari kawan-kawan lain yang hidup di pesisir tentang sekolah, PKBM, dan PAUD. hasil pembelajaran yang terbaik akan diberikan apresiasi untuk diajak diskusi tentang konsepnya untuk selanjutnya direalisasikan pada tahun 2019. dalam kegiatan ini juga ada teman-teman seniman yang mengekspresikan tentang pendidikan di kepulauan.

Kegiatan festival ini akan dimulai pada tanggal 27 November 2018 dengan kegiatan lomba mewarnai gambar oleh anak-anak, kemudian tanggal 28 November 2018 dilanjutkan dengan workshop di sekolah Lapang dan Laboratorium desa Santong Kecamatan Kayangan dan pada tanggal 29 November 2018 dilanjutkan dengan diskusi untuk mencari solusi pada permasalahan pendidikan berbasis kepulauan.

untuk itu pada tanggal 23 November 2018 telah diadakan kegiatan pra Festival PAUD yang diselenggarakan di Warung Kopi “Artcoffeelago” jalan Amir Hamzah no. 96Y Karang Sukun Mataram. kegiatan ini dimaksudkan untuk sosialisasi Festival dan berdiskusi bersama praktisi kegiatan pendidikan di kepulauan. dalam kegiatan ini diisi dengan hiburan dan ngobrol bareng tentang pengalamannya dalam menjalankan pendidikan baik informal dan formal yang ada di kepulauan.

dalam acara ini selain dihadiri oleh praktisi pendidikan, juga dihadiri oleh wartawan dan seniman untuk sama sama berdiskusi dan mencari solusi terhadap sistem pendidikan berbasis kepulauan. (wa2n)

Mengkritisi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Kawasan Di Kabupaten Lombok Utara

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan suatu tata kehidupan yang sejahtera dan harmonis, maka dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sebagai salah satu organ negara diberi tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan dalam masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu pemerintah diberi wewenang dan kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan aparat administrasi negara mengutamakan suatu ke-efektifan atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan social dan lingkungan guna menyelenggarakan kepentingan umum. Kebebasan untuk menilai, menduga, mempertimbangkan, memutuskan sesuatu dalam menyelenggarakan pemerintahan ini lazim disebut dengan kebijakan.

Namun suatu Kebijakan seringkali menjadi penyebab dari buruknya tata kelola sumber daya alam kawasan, persoalan pengelolaan sumber daya alam juga tidak terlepas dari lemahnya tata kelola sumber daya alam akibat dari lemahnya kebijakan. Pendekatan yang digunakan untuk menata dan mengelola sumber daya alam suatu kawasan masih menggunakan pendekatan top down governance, artinya tata kelola sumber daya alam suatu kawasan selama ini masih mengedepankan peran pemerintah.

Hal ini akibat dari masih terjadi bias terhadap konsep hak menguasai negara terhadap sumber-sumber daya alam penting, salah satunya di sektor pesisir, kelautan dan perikanan. Hak menguasai negara masih dimaknai bahwa pemerintahlah (negara) memiliki kekuasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sementara rakyat berada pada posisi lemah dalam melakukan kontrol negara terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sehingga peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan juga relatif lemah.

Selain memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan, fakta kegagalan tata kelola pengelolaan sumber daya alam suatu kawasan dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, tata kelola pengelolaan sumber daya kawasan belum didukung dengan sistem pengelolaan yang baik di tingkat formal. Kedua, tata kelola sumber daya alam kawasan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia mengakibatkan tata kelola sumber daya kawasan tidak optimal.

Mengkritisi kebijakan dalam konservasi sumber daya alam.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 sebagaimana tertuang pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya pada UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menjadi suatu landasan penting perubahan sistem tata-kelola pemerintahan (governance system) dalam sejarah pembangunan politik dan administrasi pengelolaan wilayah secara nasional di Indonesia. Hal tersebut juga menimbulkan adanya harapan masyarakat dan berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dimana mereka berharap otonomi daerah dapat membangun dan merubah paradigma pengelolaan sumber daya alam sehingga pemanfaatan sumber daya alam benar­-benar dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Namun kenyataannya pengelolaan sumber daya alam selama penerapan UU No 32 Tahun 2004 belum menunjukkan harapan dari berbagai kalangan, walaupun telah banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti otonomi daerah dengan membuat berbagai kebijakan di daerahnya, namun dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Permasalahan pokok yang dapat dicatat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya adalah minimnya pemahaman terhadap pentingnya menekankan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan, beberapa permasalahan pokok lainnya adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat, sistem informasi yang belum transparan dan.kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, kondisi ini ditandai dengan adanya over fishing, hilangnya daerah peneluran penyu laut, pencemaran, abrasi, intrusi air laut, rob dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, masih rendahnya akses masyarakat terhadap data dan informasi pengelolaan sumber daya alam berakibat pula pada terbatasnya peran serta  masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Lemahnya kontrol dan keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, juga merupakan masalah penting lain yang menyebabkan hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi terbatas dan sering menimbulkan konflik horizontal dalam pemanfaatannya.

Desa dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 menyebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 menyebutkan kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul;kewenangan lokal berskala Desa;kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan perdesaan memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah Pasal 26 (4) kewenangan dan tanggung jawab Kepala Desa mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan pada Pasal 78 (1) terkait pengembangan potensi local dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sejatinya telah memberikan pengakuan atas kewenangan yang dimiliki desa termasuk di dalamnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui perencanaan pembangunan. Posisi yang demikian membuka peluang agar desa bisa menginisiasi strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, salah satunya melalui pembuatan Perdes (Peraturan Desa). Sehingga diharapkan melalui Perdes, proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat desa, dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi kawasan.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, pasal 2, Jenis Peraturan di desa meliputi: Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; dan Peraturan Kepala Desa. Dimana alur proses penyusunan Perdes melalui 5 tahapan kegiatan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta evaluasi dan klarifikasi.

Pemanfaatan sumber daya kawasan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pengelolaan kawasan seharusnya menjadi bagian yang sangat penting bagi pembangunan desa, Ada 3 prinsip utama dalam konservasi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu: 1) Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, 2) Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, 3) Pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya,

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional dan taman wisata alam). 

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa antara lain dilakukan dengan menggolongkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi karena tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan atau populasinya jarang.

Dan Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Demikian juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6 (3)  menyebutkan bahwa perlindungan terumbu karang, pemeliharaan hutan bakau, penghijauan dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa masuk dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang berada pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Maka agar terjadi dan menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaatnya, maka prinsip-prinsip konservasi kawasan harus betul-betul diperhatikan dalam kegiatan pengelolaannya hal ini mengingat bahwa rusaknya kawasan berarti pula hancurnya sumber kehidupan masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu maka tanggung jawab konservasi kawasan tidak saja hanya terletak pada Pemerintah Desa saja, namun harus didukung oleh kesadaran partisipasi semua stakeholder yang secara aktif terlibat dalam upaya konservasi kawasan.

Kajian empiris kebijakan pengelolaan sumberdaya alam kawasan

Ada beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan sumber daya laut dan perikanan di kabupaten Lombok Utara. Pertama, kondisi ekonomi kebanyakan masyarakat nelayan miskin. Kondisi ini dapat dicirikan dengan: alat alat tangkap yang digunakan masih tradisional. Di samping itu, hasil dari menangkap ikan belum memadai untuk menanggulangi problem kebutuhan hidup sehari hari. Sementara harga jual ikan sangat murah  terutama pada musim ikan. Di sisi lain, program pengembangan nelayan baik yang dilaklukan oleh Pemerintah maupun pihak lain yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi nelayan masih terbatas. Kedua, kondisi lingkungan laut dan pesisir belum pulih akibat aktivitas destructive fishing, pengambilan batu karang, limbah industri dll. Ketiga, hukum formal belum menjadi legitimasi yang kuat untuk di dalam melakukan perlindungan sumber daya laut dan perikanan. Keempat, kalangan pengusaha belum memiliki komitmen terlibat dalam pengelolaan lingkungan.

Awiq-awiq merupakan sosio-yuridis yang berlaku di masyarakat Lombok. Untuk menyebut aturan local, awiq-awiq juga dikenal di Bali dengan pengertian dan fungsi yang sama dengan di Lombok. Awig-awig adalah aturan-aturan yang hidup dan berlaku serta berkembang di tengah masyarakat secara turun temurun yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan pencipta. Awig-awig pada hakekatnya adalah aturan lokal yang merupakan hak untuk mengatur lingkungannya sendiri dan merupakan aturan/kesepakatan yang dibuat, dijalankan dan ditaati bersama.

Awig-awig yang berkembang saat ini senantiasa berdasarkan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Awig-awig lahir/dibuat karena lebih disebabkan lemahnya penegakan hukum serta tidak adanya aturan yang lebih khusus  mengenai pengelolaan Sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga akibatnya  sumberdaya kelautan dan perikanan masih dianggap sebagai milik umum atau milik bersama.

Pemahaman masyarakat mengenai sumber daya milik “umum/bersama” tersebut cenderung yang dimaksud adalah sumber daya yang bukan milik siapa-siapa sehingga dalam hal ini telah menyebabkan setiap orang  akan bersaing berusaha mengambil hasil sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, sehingga seringkali persoalan ini banyak menimbulkan konflik-konflik dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Awig-awig yang cukup dianggap berhasil dalam mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Utara ini adalah awig-awig yang dibentuk oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU). Awiq-awiq disusun dengan melibatkan berbagai kalangan di kecamatan Pemenang, Tanjung, dan Gangga, seperti nelayan, organisasi nelayan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, LSM dll. Awiq-awiq yang disusun Maret 2000 dan telah disempurnakan pada Agustus 2004 ini dapat menekan perusakan lingkungan laut dan mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan.

Awiq-awiq yang dibuat di kawasan Lombok Utara mengatur tentang pengelolaan lingkungan fisik laut, seperti destructive fishing, limbah, perusakan terumbu karang, penangkapan biota laut langka dll. Di samping itu, awiq-awiq dikawasan ini juga mengatur tentang tanggung jawab social perusahaan (CSR) terhadap lingkungan fisik dan masyarakat sekitar. Keberadaan awig-awig pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan LMNLU nyatanya dimasa lalu hingga sekarang telah membawa perubahan, terutama bagi terjaganya kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan laut Kabupaten Lombok Utara (M. Wahyudin)

AKANKAH KEARIFAN LOKAL MAMPU MENYELAMATKAN NELAYAN ?

Santiri, 25 Mei 2018. Pada suatu seminar bertema dampak perubahan iklim dan pemanasan global, seorang nelayan tradisional melontarkan pertanyaan berbau teka-teki dan mistis, pertanyaannya adalah jika di laut hanya tersisa seekor ikan saja lalu siapa yang berhak mendapatkannya ?. Maka tak ayal lagi diskusi bercampur debat pun berlangsung sangat seru, masing-masing memberi argumen berdasarkan ilmunya masing-masing. Yang punya latar belakang ilmu hukum menjawabnya  itu tergantung ikannya sedang ada di laut teritorial negara mana, lalu yang ahli penangkapan ikan menawarkan agar diadakan lomba alat tangkap ikan saja maksudnya agar ketahuan alat tangkap ikan dari negara mana yang paling canggih, lalu yang ahli lingkungan malah mengatakan kemungkinan tidak satu negara pun yang mau menangkapnya karena ternyata ikan itu sudah lama tinggal di Indonesia sehingga kemungkinan juga sudah tercemar limbah tailing pertambangan.

Akan sebegitu parahkah dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global pada kehidupan nelayan hingga kemungkinan laut hanya akan menyisakan seekor ikan saja ?, apakah benar yang paling rentan terhadap ancaman perubahan iklim dan pemanasan global adalah pulau-pulau kecil dan masyarakatnya?  apakah benar dimasa mendatang pulau-pulau kecilnya akan tenggelam ?, Bukankah kita masih punya Tuhan, dengan kita selenggarakan upacara selamatan laut dan kita semua akan berdoa pada yang maha kuasa agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya, kita juga bisa memperkuat awig-awig untuk mengatur tata cara kita dalam menghadapi bencana, kita bisa bergotong royong membangun tanggul-tanggul penahan ombak, kita tinggikan rumah-rumah panggung kita lalu kita bisa memulai belajar lagi pada alam tentang doa-doa untuk ketahanan dan adaptasi pada segala macam kemungkinan bahaya di lautan. Demikian antara keraguan dan keyakinan akan kearifan dan kemampuannya bercampur baur menyelimuti benak nelayan tadi sepulang mengikuti acara seminar.

Lalu bagaimana sebenarnya dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam konteks mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ?, adakah yang mengarah untuk memperkuat kearifan local sebagai strategi dalam mengatasi kerentanan dari pulau-pulau kecil beserta keanekaragaman hayatinya ?. Sepertinya belum, sangat kelihatan upaya pemerintah dalam isu ini masih berorientasi pada pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatra dan Papua. Lalu program-program seperti REDD, Carbon Trade dan Carbon Voluntary dianggap dapat menyumbang pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Maka tak ingin berlama-lama resah dan gelisah sendiri, si nelayan pun ingin segera menghubungi teman-temanya, ia bermaksud untuk musyawarah mencari strategi yang akan dilakukannya dalam mengantisipasi kondisi yang bakal terjadi. Lalu sang istri pun dimintanya menyiapkan hidangan yang paling spesial. Singkat cerita, musyawarah pun segera berlangsung bak seorang pembicara ahli sang nelayan pun menceritakan apa saja hasil yang diperoleh selama mengikuti seminar, lalu teman-temannya hanya “mengangguk-angguk” mendengarnya,  sepertinya mereka paham pada apa yang disampaikannya. Kopi panas, ubi rebus serta pisang goreng segera dikeluarkan oleh sang istri. Lalu tanya jawab pun mulai berbaur dengan asap tebal dari rokok lintingan yang membumbung menutup sekilas wajah-wajah optimis nelayan yang barangkali mereka sangat yakin betul  bahwa mereka pasti bisa mengatasinya * (M. Wahyudin)

BELAJAR DARI KEBIASAAN NELAYAN KECIL

Santiri, 24 Mei 2018. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global akhirnya dirasakan juga oleh nelayan kecil kita, seringkali ombak besar dan angin kencang datangnya secara tiba-tiba bahkan tanpa tanda-tanda sebelumnya, kalender musim penangkapan ikan menjadi tidak karuan lagi, daerah penangkapan ikan menjadi semakin ketengah lalu hasil penangkapan pun cenderung menurun hingga tidak bisa lagi menutup kebutuhan hidup sehari-hari.

Nelayan-nelayan kecil kita sebetulnya mempunyai kearifan, kecakapan dan pengetahuan yang cukup dalam aktivitasnya menangkap ikan di laut. kemampuan inilah yang  kemudian mengajarkannya hingga mereka memiliki ketahanan dan adaptasi terhadap kalender musim lautan. Nelayan mengenal dengan baik waktu-waktu tertentu dalam memasuki musim barat, musim utara, musim timur dan lain-lain sebagainya, karena memang dia paham betul tanda-tandanya. Musim penangkapan bermacam jenis ikan pun mereka paham dengan baik termasuk kemana mereka mendapatkan daerah penangkapannya (fishing ground).

Karena sarana penangkapan ikannya yang relatif sederhana, nelayan kecil secara efektif dalam setahunnya hanya mampu melakukan aktivitas penangkapan ikan selama 6 (enam) bulan saja. Pada musim-musim tertentu mereka tidak bisa melaut karena cuaca yang tidak bersahabat dan pada musim terang bulan biasanya juga mereka tidak bisa melaut karena alat tangkap mereka kebanyakan berupa jaring apung ( drift net ). Maka selama 6 bulan dimana nelayan tidak melaut atau yang biasa disebut masa paceklik, bermacam usaha yang mereka biasa lakukan seperti berkebun, menjadi buruh atau kerja serabutan lainnya.

Jadi dalam mensiasati dampak perubahan iklim dan pemanasan global, barangkali lebih tepat apabila di eksplorasi dari kebiasaan-kebiasaan nelayan sendiri pada saat menghadapi masa pacekliknya. Jadi tidak harus seragam dalam “membantu” nelayan, karena pasti perlu dilakukan perencanaan partisipatif di masing-masing wilayah. Siapa tahu nelayan tidak mau beralih profesi ke budidaya kerapu karena harus menunggu waktu yang cukup lama dalam pemeliharaannya atau budidaya karang yang ternyata stek karang hasil budidaya sangat sulit untuk di jual ke pasaran..

Tidak sulit memang, meminjam “ilmu laut” seorang nelayan tua Jambianom, bahwa sebetulnya nelayan itu sudah terbiasa melakukan adaptasi terhadap segala macam kemungkinan cuaca di lautan yang maha luas, tapi justru pada “lautan kecil“ lah nelayan akan mengalami banyak kesulitan dalam mengendalikan kemudi kehidupannya.(M.Wahyudin)

TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP NELAYAN DESA MEDANA

Santiri,  17 Mei 2018. Teknologi penangkapan ikan sangat berperan dalam usaha perikanan laut. khususnya di kawasan perairan Desa Medana Kabupaten Lombok Utara (KLU), dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun terakhir ini berbagai bentuk teknologi dalam usaha perikanan tangkap semakin berkembang pemakaiannya. Perkembangan atau perubahan teknologi penangkapan ikan ini pada dasarnya mencakup tiga hal : (1) peningkatan efektifitas dan mutu alat tangkap; (2) peningkatan keragaman alat tangkap dan (3) peningkatan jumlah armada penangkapan. Secara keseluruhan perkembangan ini menyebabkan produksi total penangkapan ikan menjadi meningkat, perkembangan ini tentu saja diikuti oleh dampak negatifnya, beberapa fenomena dapat dilihat dari pergeseran daerah penangkapan jenis ikan sasaran yang semakin ketengah, beberapa gejala penurunan hasil tangkap ikan-ikan pelagis dan berubahnya strategi nelayan dalam menangkap ikan.

Kawasan daerah penangkapan ikan di Desa Medana berada di Teluk Medana dan sekitarnya, terdapat beberapa pola eksploitasi penangkapan ikan, antara lain yang dipengaruhi oleh : (1) kepadatan jumlah nelayan, (2) kondisi lingkungan perairan, dan (3) jenis peralatan tangkap yang beroperasi.. Pola penangkapan ikan di kawasan Desa Medana ini memiliki perbedaan dengan kawasan daerah penangkapan ikan lainnya di Kabupaten Lombok Utara, sehingga hasil penangkapan yang diperoleh di masing-masing kawasan ini juga berbeda.

Berbagai perkembangan teknologi penangkapan ikan di KLU dimulai sekitar tahun 1985, dapat dilihat dari perubahan sarana penangkapan, yakni berbagai perubahan teknologi sistem perikanan tangkap baik teknologi meliputi armada perikanan (perahu/sampan) yang telah menggunakan penggerak mesin maupun alat tangkapnya (jaring) yang telah menggunakan berbagai modifikasi dan diversifikasi drift net (jaring apung). Walaupun sampai saat ini nelayan Medana masih didominasi oleh usaha nelayan skala kecil. Namun eksploitasi sumberdaya umumnya sudah pada perairan yang relatif ketengah dari lokasi tempat tinggal mereka dan tidak terbatas pada perairan pantai.

Perkembangan teknologi sarana penangkapan ikan baru yang mereka kenal berupa berbagai jenis pancing, jaring insang (gill net), jaring tasik (shrimp- gill net) dan beberapa jenis drift net lainnya. Sedangkan bentuk dan ukuran sampan telah berubah ke teknologi sampan motorisasi (motor temple atau ketinting) , Macam alat tangkap yang digunakan nelayan dalam menangkap ikan lebih beragam dengan efektivitas yang berbeda dan merupakan modivikasi bentuk yang sudah ada , Daerah penangkapan ikan tidak terbatas lagi di perairan pinggir kecuali nelayan ketika memakai jenis alat tangkap untuk sasaran yang berupa ikan demersal, cumi-cumi, gurita dan teri.

Di kawasan dijumpai peningkatan penggunaan jaring insang yang dioperasikan, perubahan teknologi ini adalah modifikasi jaring insang untuk menangkap ikan-ikan pelagis (tuna) diperairan yang lebih luas, sejak penggunaan jaring insang yang merata di semua kawasan pada usaha perikanan pelagis di perairan KLU lebih beragam sudah barang tentu menyebabkan tekanan terhadap jenis-jenis ikan pelagis kawasan ini. Beberapa jenis ikan yang mulai menurun produksinya seperti : cendro, torani, lemuru dan layang.(M. Wahyudin)