Festival PAUD dan Dikmas Kepulauan

Festival PAUD dan Dikmas Kepulauan

Santiri/29-11-2018. Festival PAUD dan Dikmas kepulauan diselenggarakan pada tanggal 27 – 29 November 2018.  Dalam kegiatan ini diikuti oleh Sekitar 120 Peserta dari pulau Lombok dan Sumbawa.
Hari pertama kegiatan diadakan lomba Alat Peraga Edukasi (APE) *dan lomba mewarnai.  Juga ada diskusi best practice pendidikan kepulauan. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kurikulum yang sedang berjalan dan terobosan dari pengajar yang ada di kepulauan.

Selanjutnya acara workshop  yang dilaksanakan di sekolah  lapang dan laboratorium (Skollab) desa santong kecamatan Kayangan kabupaten Lombok Utara,  dihadiri oleh Dirjen PAUd dan Dikmas,  Kabid  PAUD, Bidang Litbang Bappeda NTB dan peserta festival Paud dan Dikmas.  Dalam acara ini Bapak Dirjen dan seluruh peserta diajak berkeliling lokasi sekolah lapang wirabaru sambil mendengarkan keterangan tentang Skollab dan menikmati hasil kebun dengan teknologi emiter di Skollab.

Acara workshop diisi dengan perkenalan tentang wirabaru,  diskusi dan pembagian hadiah juara lomba APE serta paket permainan edukatif untuk PAUD di kawasan desa Santong kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Hasil dari diskusi di workshop ini akan dirumuskan kembali pada tanggal 29 November 2018 di BPPAUD Mataram. (Wa2n

Pra Festival PAUD dan Dikmas Kepulauan

Pra Festival PAUD dan Dikmas Kepulauan

Santiri/24-11-2018. Festival PAUD dan Dikmas Kepulauan akan segera dilaksanakan di Pulau Lombok. Festival ini merupakan yang pertama di Indonesia sekaligus mengajak warga NTB untuk segera bangkit dari keterpurukan setelah gempa berturut turut yang terjadi di Propinsi NTB ini sejak akhir bulan Juli hingga Agustus 2018, 4 bulan yang lalu.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan masyarakat kepulauan yang diadakan di Gili Belek kabupaten Lombok Timur dan gedung PAUD Dikmas di Mataram pada bulan Oktober tahun 2017. dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat kepulauan di wilayah timur Indonesia. dari hasil kegiatan tersebut diinisiasi untuk merancang kurikulum PAUD berbasis kepulauan.

Festival ini juga untuk mengetahui animo masyarakat tentang perspektif pendidikan usia dini yang berbasis pada masyarakat pesisir dan kepulauan. dalam kegiatan ini akan diadakan lomba mewarnai gambar untuk anak-anak. disini akan dilihat imajinasi anak tentang hidup di kepulauan pada selembar kertas.

Dari kegiatan ini juga diharapkan ada masukan atau inspirasi dari kawan-kawan lain yang hidup di pesisir tentang sekolah, PKBM, dan PAUD. hasil pembelajaran yang terbaik akan diberikan apresiasi untuk diajak diskusi tentang konsepnya untuk selanjutnya direalisasikan pada tahun 2019. dalam kegiatan ini juga ada teman-teman seniman yang mengekspresikan tentang pendidikan di kepulauan.

Kegiatan festival ini akan dimulai pada tanggal 27 November 2018 dengan kegiatan lomba mewarnai gambar oleh anak-anak, kemudian tanggal 28 November 2018 dilanjutkan dengan workshop di sekolah Lapang dan Laboratorium desa Santong Kecamatan Kayangan dan pada tanggal 29 November 2018 dilanjutkan dengan diskusi untuk mencari solusi pada permasalahan pendidikan berbasis kepulauan.

untuk itu pada tanggal 23 November 2018 telah diadakan kegiatan pra Festival PAUD yang diselenggarakan di Warung Kopi “Artcoffeelago” jalan Amir Hamzah no. 96Y Karang Sukun Mataram. kegiatan ini dimaksudkan untuk sosialisasi Festival dan berdiskusi bersama praktisi kegiatan pendidikan di kepulauan. dalam kegiatan ini diisi dengan hiburan dan ngobrol bareng tentang pengalamannya dalam menjalankan pendidikan baik informal dan formal yang ada di kepulauan.

dalam acara ini selain dihadiri oleh praktisi pendidikan, juga dihadiri oleh wartawan dan seniman untuk sama sama berdiskusi dan mencari solusi terhadap sistem pendidikan berbasis kepulauan. (wa2n)

Mengkritisi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Kawasan Di Kabupaten Lombok Utara

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan suatu tata kehidupan yang sejahtera dan harmonis, maka dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sebagai salah satu organ negara diberi tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan dalam masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu pemerintah diberi wewenang dan kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan aparat administrasi negara mengutamakan suatu ke-efektifan atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan social dan lingkungan guna menyelenggarakan kepentingan umum. Kebebasan untuk menilai, menduga, mempertimbangkan, memutuskan sesuatu dalam menyelenggarakan pemerintahan ini lazim disebut dengan kebijakan.

Namun suatu Kebijakan seringkali menjadi penyebab dari buruknya tata kelola sumber daya alam kawasan, persoalan pengelolaan sumber daya alam juga tidak terlepas dari lemahnya tata kelola sumber daya alam akibat dari lemahnya kebijakan. Pendekatan yang digunakan untuk menata dan mengelola sumber daya alam suatu kawasan masih menggunakan pendekatan top down governance, artinya tata kelola sumber daya alam suatu kawasan selama ini masih mengedepankan peran pemerintah.

Hal ini akibat dari masih terjadi bias terhadap konsep hak menguasai negara terhadap sumber-sumber daya alam penting, salah satunya di sektor pesisir, kelautan dan perikanan. Hak menguasai negara masih dimaknai bahwa pemerintahlah (negara) memiliki kekuasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sementara rakyat berada pada posisi lemah dalam melakukan kontrol negara terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sehingga peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan juga relatif lemah.

Selain memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan, fakta kegagalan tata kelola pengelolaan sumber daya alam suatu kawasan dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, tata kelola pengelolaan sumber daya kawasan belum didukung dengan sistem pengelolaan yang baik di tingkat formal. Kedua, tata kelola sumber daya alam kawasan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia mengakibatkan tata kelola sumber daya kawasan tidak optimal.

Mengkritisi kebijakan dalam konservasi sumber daya alam.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 sebagaimana tertuang pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya pada UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menjadi suatu landasan penting perubahan sistem tata-kelola pemerintahan (governance system) dalam sejarah pembangunan politik dan administrasi pengelolaan wilayah secara nasional di Indonesia. Hal tersebut juga menimbulkan adanya harapan masyarakat dan berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dimana mereka berharap otonomi daerah dapat membangun dan merubah paradigma pengelolaan sumber daya alam sehingga pemanfaatan sumber daya alam benar­-benar dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Namun kenyataannya pengelolaan sumber daya alam selama penerapan UU No 32 Tahun 2004 belum menunjukkan harapan dari berbagai kalangan, walaupun telah banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti otonomi daerah dengan membuat berbagai kebijakan di daerahnya, namun dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Permasalahan pokok yang dapat dicatat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya adalah minimnya pemahaman terhadap pentingnya menekankan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan, beberapa permasalahan pokok lainnya adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat, sistem informasi yang belum transparan dan.kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, kondisi ini ditandai dengan adanya over fishing, hilangnya daerah peneluran penyu laut, pencemaran, abrasi, intrusi air laut, rob dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, masih rendahnya akses masyarakat terhadap data dan informasi pengelolaan sumber daya alam berakibat pula pada terbatasnya peran serta  masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Lemahnya kontrol dan keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, juga merupakan masalah penting lain yang menyebabkan hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi terbatas dan sering menimbulkan konflik horizontal dalam pemanfaatannya.

Desa dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 menyebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 menyebutkan kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul;kewenangan lokal berskala Desa;kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan perdesaan memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah Pasal 26 (4) kewenangan dan tanggung jawab Kepala Desa mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan pada Pasal 78 (1) terkait pengembangan potensi local dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sejatinya telah memberikan pengakuan atas kewenangan yang dimiliki desa termasuk di dalamnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui perencanaan pembangunan. Posisi yang demikian membuka peluang agar desa bisa menginisiasi strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, salah satunya melalui pembuatan Perdes (Peraturan Desa). Sehingga diharapkan melalui Perdes, proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat desa, dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi kawasan.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, pasal 2, Jenis Peraturan di desa meliputi: Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; dan Peraturan Kepala Desa. Dimana alur proses penyusunan Perdes melalui 5 tahapan kegiatan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta evaluasi dan klarifikasi.

Pemanfaatan sumber daya kawasan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pengelolaan kawasan seharusnya menjadi bagian yang sangat penting bagi pembangunan desa, Ada 3 prinsip utama dalam konservasi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu: 1) Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, 2) Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, 3) Pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya,

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional dan taman wisata alam). 

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa antara lain dilakukan dengan menggolongkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi karena tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan atau populasinya jarang.

Dan Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Demikian juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6 (3)  menyebutkan bahwa perlindungan terumbu karang, pemeliharaan hutan bakau, penghijauan dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa masuk dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang berada pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Maka agar terjadi dan menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaatnya, maka prinsip-prinsip konservasi kawasan harus betul-betul diperhatikan dalam kegiatan pengelolaannya hal ini mengingat bahwa rusaknya kawasan berarti pula hancurnya sumber kehidupan masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu maka tanggung jawab konservasi kawasan tidak saja hanya terletak pada Pemerintah Desa saja, namun harus didukung oleh kesadaran partisipasi semua stakeholder yang secara aktif terlibat dalam upaya konservasi kawasan.

Kajian empiris kebijakan pengelolaan sumberdaya alam kawasan

Ada beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan sumber daya laut dan perikanan di kabupaten Lombok Utara. Pertama, kondisi ekonomi kebanyakan masyarakat nelayan miskin. Kondisi ini dapat dicirikan dengan: alat alat tangkap yang digunakan masih tradisional. Di samping itu, hasil dari menangkap ikan belum memadai untuk menanggulangi problem kebutuhan hidup sehari hari. Sementara harga jual ikan sangat murah  terutama pada musim ikan. Di sisi lain, program pengembangan nelayan baik yang dilaklukan oleh Pemerintah maupun pihak lain yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi nelayan masih terbatas. Kedua, kondisi lingkungan laut dan pesisir belum pulih akibat aktivitas destructive fishing, pengambilan batu karang, limbah industri dll. Ketiga, hukum formal belum menjadi legitimasi yang kuat untuk di dalam melakukan perlindungan sumber daya laut dan perikanan. Keempat, kalangan pengusaha belum memiliki komitmen terlibat dalam pengelolaan lingkungan.

Awiq-awiq merupakan sosio-yuridis yang berlaku di masyarakat Lombok. Untuk menyebut aturan local, awiq-awiq juga dikenal di Bali dengan pengertian dan fungsi yang sama dengan di Lombok. Awig-awig adalah aturan-aturan yang hidup dan berlaku serta berkembang di tengah masyarakat secara turun temurun yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan pencipta. Awig-awig pada hakekatnya adalah aturan lokal yang merupakan hak untuk mengatur lingkungannya sendiri dan merupakan aturan/kesepakatan yang dibuat, dijalankan dan ditaati bersama.

Awig-awig yang berkembang saat ini senantiasa berdasarkan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Awig-awig lahir/dibuat karena lebih disebabkan lemahnya penegakan hukum serta tidak adanya aturan yang lebih khusus  mengenai pengelolaan Sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga akibatnya  sumberdaya kelautan dan perikanan masih dianggap sebagai milik umum atau milik bersama.

Pemahaman masyarakat mengenai sumber daya milik “umum/bersama” tersebut cenderung yang dimaksud adalah sumber daya yang bukan milik siapa-siapa sehingga dalam hal ini telah menyebabkan setiap orang  akan bersaing berusaha mengambil hasil sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, sehingga seringkali persoalan ini banyak menimbulkan konflik-konflik dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Awig-awig yang cukup dianggap berhasil dalam mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Utara ini adalah awig-awig yang dibentuk oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU). Awiq-awiq disusun dengan melibatkan berbagai kalangan di kecamatan Pemenang, Tanjung, dan Gangga, seperti nelayan, organisasi nelayan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, LSM dll. Awiq-awiq yang disusun Maret 2000 dan telah disempurnakan pada Agustus 2004 ini dapat menekan perusakan lingkungan laut dan mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan.

Awiq-awiq yang dibuat di kawasan Lombok Utara mengatur tentang pengelolaan lingkungan fisik laut, seperti destructive fishing, limbah, perusakan terumbu karang, penangkapan biota laut langka dll. Di samping itu, awiq-awiq dikawasan ini juga mengatur tentang tanggung jawab social perusahaan (CSR) terhadap lingkungan fisik dan masyarakat sekitar. Keberadaan awig-awig pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan LMNLU nyatanya dimasa lalu hingga sekarang telah membawa perubahan, terutama bagi terjaganya kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan laut Kabupaten Lombok Utara (M. Wahyudin)

AKANKAH KEARIFAN LOKAL MAMPU MENYELAMATKAN NELAYAN ?

Santiri, 25 Mei 2018. Pada suatu seminar bertema dampak perubahan iklim dan pemanasan global, seorang nelayan tradisional melontarkan pertanyaan berbau teka-teki dan mistis, pertanyaannya adalah jika di laut hanya tersisa seekor ikan saja lalu siapa yang berhak mendapatkannya ?. Maka tak ayal lagi diskusi bercampur debat pun berlangsung sangat seru, masing-masing memberi argumen berdasarkan ilmunya masing-masing. Yang punya latar belakang ilmu hukum menjawabnya  itu tergantung ikannya sedang ada di laut teritorial negara mana, lalu yang ahli penangkapan ikan menawarkan agar diadakan lomba alat tangkap ikan saja maksudnya agar ketahuan alat tangkap ikan dari negara mana yang paling canggih, lalu yang ahli lingkungan malah mengatakan kemungkinan tidak satu negara pun yang mau menangkapnya karena ternyata ikan itu sudah lama tinggal di Indonesia sehingga kemungkinan juga sudah tercemar limbah tailing pertambangan.

Akan sebegitu parahkah dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global pada kehidupan nelayan hingga kemungkinan laut hanya akan menyisakan seekor ikan saja ?, apakah benar yang paling rentan terhadap ancaman perubahan iklim dan pemanasan global adalah pulau-pulau kecil dan masyarakatnya?  apakah benar dimasa mendatang pulau-pulau kecilnya akan tenggelam ?, Bukankah kita masih punya Tuhan, dengan kita selenggarakan upacara selamatan laut dan kita semua akan berdoa pada yang maha kuasa agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya, kita juga bisa memperkuat awig-awig untuk mengatur tata cara kita dalam menghadapi bencana, kita bisa bergotong royong membangun tanggul-tanggul penahan ombak, kita tinggikan rumah-rumah panggung kita lalu kita bisa memulai belajar lagi pada alam tentang doa-doa untuk ketahanan dan adaptasi pada segala macam kemungkinan bahaya di lautan. Demikian antara keraguan dan keyakinan akan kearifan dan kemampuannya bercampur baur menyelimuti benak nelayan tadi sepulang mengikuti acara seminar.

Lalu bagaimana sebenarnya dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam konteks mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ?, adakah yang mengarah untuk memperkuat kearifan local sebagai strategi dalam mengatasi kerentanan dari pulau-pulau kecil beserta keanekaragaman hayatinya ?. Sepertinya belum, sangat kelihatan upaya pemerintah dalam isu ini masih berorientasi pada pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatra dan Papua. Lalu program-program seperti REDD, Carbon Trade dan Carbon Voluntary dianggap dapat menyumbang pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Maka tak ingin berlama-lama resah dan gelisah sendiri, si nelayan pun ingin segera menghubungi teman-temanya, ia bermaksud untuk musyawarah mencari strategi yang akan dilakukannya dalam mengantisipasi kondisi yang bakal terjadi. Lalu sang istri pun dimintanya menyiapkan hidangan yang paling spesial. Singkat cerita, musyawarah pun segera berlangsung bak seorang pembicara ahli sang nelayan pun menceritakan apa saja hasil yang diperoleh selama mengikuti seminar, lalu teman-temannya hanya “mengangguk-angguk” mendengarnya,  sepertinya mereka paham pada apa yang disampaikannya. Kopi panas, ubi rebus serta pisang goreng segera dikeluarkan oleh sang istri. Lalu tanya jawab pun mulai berbaur dengan asap tebal dari rokok lintingan yang membumbung menutup sekilas wajah-wajah optimis nelayan yang barangkali mereka sangat yakin betul  bahwa mereka pasti bisa mengatasinya * (M. Wahyudin)

BELAJAR DARI KEBIASAAN NELAYAN KECIL

Santiri, 24 Mei 2018. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global akhirnya dirasakan juga oleh nelayan kecil kita, seringkali ombak besar dan angin kencang datangnya secara tiba-tiba bahkan tanpa tanda-tanda sebelumnya, kalender musim penangkapan ikan menjadi tidak karuan lagi, daerah penangkapan ikan menjadi semakin ketengah lalu hasil penangkapan pun cenderung menurun hingga tidak bisa lagi menutup kebutuhan hidup sehari-hari.

Nelayan-nelayan kecil kita sebetulnya mempunyai kearifan, kecakapan dan pengetahuan yang cukup dalam aktivitasnya menangkap ikan di laut. kemampuan inilah yang  kemudian mengajarkannya hingga mereka memiliki ketahanan dan adaptasi terhadap kalender musim lautan. Nelayan mengenal dengan baik waktu-waktu tertentu dalam memasuki musim barat, musim utara, musim timur dan lain-lain sebagainya, karena memang dia paham betul tanda-tandanya. Musim penangkapan bermacam jenis ikan pun mereka paham dengan baik termasuk kemana mereka mendapatkan daerah penangkapannya (fishing ground).

Karena sarana penangkapan ikannya yang relatif sederhana, nelayan kecil secara efektif dalam setahunnya hanya mampu melakukan aktivitas penangkapan ikan selama 6 (enam) bulan saja. Pada musim-musim tertentu mereka tidak bisa melaut karena cuaca yang tidak bersahabat dan pada musim terang bulan biasanya juga mereka tidak bisa melaut karena alat tangkap mereka kebanyakan berupa jaring apung ( drift net ). Maka selama 6 bulan dimana nelayan tidak melaut atau yang biasa disebut masa paceklik, bermacam usaha yang mereka biasa lakukan seperti berkebun, menjadi buruh atau kerja serabutan lainnya.

Jadi dalam mensiasati dampak perubahan iklim dan pemanasan global, barangkali lebih tepat apabila di eksplorasi dari kebiasaan-kebiasaan nelayan sendiri pada saat menghadapi masa pacekliknya. Jadi tidak harus seragam dalam “membantu” nelayan, karena pasti perlu dilakukan perencanaan partisipatif di masing-masing wilayah. Siapa tahu nelayan tidak mau beralih profesi ke budidaya kerapu karena harus menunggu waktu yang cukup lama dalam pemeliharaannya atau budidaya karang yang ternyata stek karang hasil budidaya sangat sulit untuk di jual ke pasaran..

Tidak sulit memang, meminjam “ilmu laut” seorang nelayan tua Jambianom, bahwa sebetulnya nelayan itu sudah terbiasa melakukan adaptasi terhadap segala macam kemungkinan cuaca di lautan yang maha luas, tapi justru pada “lautan kecil“ lah nelayan akan mengalami banyak kesulitan dalam mengendalikan kemudi kehidupannya.(M.Wahyudin)

TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP NELAYAN DESA MEDANA

Santiri,  17 Mei 2018. Teknologi penangkapan ikan sangat berperan dalam usaha perikanan laut. khususnya di kawasan perairan Desa Medana Kabupaten Lombok Utara (KLU), dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun terakhir ini berbagai bentuk teknologi dalam usaha perikanan tangkap semakin berkembang pemakaiannya. Perkembangan atau perubahan teknologi penangkapan ikan ini pada dasarnya mencakup tiga hal : (1) peningkatan efektifitas dan mutu alat tangkap; (2) peningkatan keragaman alat tangkap dan (3) peningkatan jumlah armada penangkapan. Secara keseluruhan perkembangan ini menyebabkan produksi total penangkapan ikan menjadi meningkat, perkembangan ini tentu saja diikuti oleh dampak negatifnya, beberapa fenomena dapat dilihat dari pergeseran daerah penangkapan jenis ikan sasaran yang semakin ketengah, beberapa gejala penurunan hasil tangkap ikan-ikan pelagis dan berubahnya strategi nelayan dalam menangkap ikan.

Kawasan daerah penangkapan ikan di Desa Medana berada di Teluk Medana dan sekitarnya, terdapat beberapa pola eksploitasi penangkapan ikan, antara lain yang dipengaruhi oleh : (1) kepadatan jumlah nelayan, (2) kondisi lingkungan perairan, dan (3) jenis peralatan tangkap yang beroperasi.. Pola penangkapan ikan di kawasan Desa Medana ini memiliki perbedaan dengan kawasan daerah penangkapan ikan lainnya di Kabupaten Lombok Utara, sehingga hasil penangkapan yang diperoleh di masing-masing kawasan ini juga berbeda.

Berbagai perkembangan teknologi penangkapan ikan di KLU dimulai sekitar tahun 1985, dapat dilihat dari perubahan sarana penangkapan, yakni berbagai perubahan teknologi sistem perikanan tangkap baik teknologi meliputi armada perikanan (perahu/sampan) yang telah menggunakan penggerak mesin maupun alat tangkapnya (jaring) yang telah menggunakan berbagai modifikasi dan diversifikasi drift net (jaring apung). Walaupun sampai saat ini nelayan Medana masih didominasi oleh usaha nelayan skala kecil. Namun eksploitasi sumberdaya umumnya sudah pada perairan yang relatif ketengah dari lokasi tempat tinggal mereka dan tidak terbatas pada perairan pantai.

Perkembangan teknologi sarana penangkapan ikan baru yang mereka kenal berupa berbagai jenis pancing, jaring insang (gill net), jaring tasik (shrimp- gill net) dan beberapa jenis drift net lainnya. Sedangkan bentuk dan ukuran sampan telah berubah ke teknologi sampan motorisasi (motor temple atau ketinting) , Macam alat tangkap yang digunakan nelayan dalam menangkap ikan lebih beragam dengan efektivitas yang berbeda dan merupakan modivikasi bentuk yang sudah ada , Daerah penangkapan ikan tidak terbatas lagi di perairan pinggir kecuali nelayan ketika memakai jenis alat tangkap untuk sasaran yang berupa ikan demersal, cumi-cumi, gurita dan teri.

Di kawasan dijumpai peningkatan penggunaan jaring insang yang dioperasikan, perubahan teknologi ini adalah modifikasi jaring insang untuk menangkap ikan-ikan pelagis (tuna) diperairan yang lebih luas, sejak penggunaan jaring insang yang merata di semua kawasan pada usaha perikanan pelagis di perairan KLU lebih beragam sudah barang tentu menyebabkan tekanan terhadap jenis-jenis ikan pelagis kawasan ini. Beberapa jenis ikan yang mulai menurun produksinya seperti : cendro, torani, lemuru dan layang.(M. Wahyudin)

Proses Ritual Nyawen di Dusun Jambianom KLU

Santiri, 30/04/2018. Ritual   nyawen  adalah   ritual   pembuangan   sesaji   ke   laut   sebagai   bentuk   rasa   syukur kepada sang kuasa karena laut merupakan sumber rejeki bagi masyarakat pesisir. Sebelumnya ritual   ini   pernah   dilakukan  pada   tahun   2007   dan   2016.  Namun  masyarakat  pesisir   telah memilih   waktu selang   dua   tahun  sekali  dalam   melakukan   ritual   nyawen.  Untuk   pemilihan waktu dalam penentuan hari dilakukan oleh para orangtua melalui musyawarah, dan tahun ini 2018 merupakan tahun dilaksanakannya kembali ritual nyawen. Tujuan utama dari ritual ini adalah   sebagai   prosesi   perayaan   selamatan   kampung   dan   pelabuhan   laut   teluk   Jambianom.

Persiapan   yang   dilakukan  dalam  selamatan   kampung   dan   laut   ini   tidak   lain   adalah   sebuah ungkapan   rasa   syukur  kepada  sang kuasa   atas   apa   yang   selama   ini   diberikan   yaitu   berupa rejeki,   kesehatan,   keselamatan,     dan   kebahagiaan.      Oleh    sebab   itu,  rasa  syukur    tersebut dihargai   oleh   masyarakat   dengan   melakukan   syukuran   atau   bersanji   (selak

Wawancara dengan narasumber

aran)   dan   zikir bersama   di   pinggir   pantai   sembari   dibarengi  dengan   doa   memohon   segalanya   kepada  sang kuasa.  Sebelum ritual   dilaksanakan,  prosesi   pengaturan   sesaji   atau   syarat-syarat   yang   akan dipersembahkan   kepada   penghuni   laut.  Orang  yang   memimpin   acara   ritual   adalah   seorang sandro atau belian. Ada beberapa yang dipersiapkan oleh sandro dalam memipin ritual yaitu Buah   sesaji   yang   khusus   dibawa   ke   tengah   laut  dan  2  buah   ancak   yang   akan   ditanam   di sebelah   barat   dan   timur   kampung   di   pinggir   pantai.  Sebelum   semuanya  dilakukan  adapun berbagai persiapan yang harus diperisapkan oleh masyarakat setempat diantaranya seperti:

  • Pembersihan kampung dan pesisir atau pinggir pantai
  • Membuat rakit dengan 2 buah sampan dan menghias sampan tersebut
  • Menunjuk siapa menjadi anak bone: 14 orang anak bone yaitu 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan yang belum balig
  • Membuat ancak
  • Membuat atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti:
  1. 1 ekor kambing
  2. ½ gram emas
  3. 2 buah pisang (pisang tawak dan pisang susu)
  4. 1 ikat padi bulu
  5. 2 kg beras ketan
  6. Sirih
  7. Tembakau, kertas rokok
  8. Beras untuk membuat jajan cucur
  9. Lilin 2 pack
  10. Janur
  11. Tebu
  12. Bambu
  13. Kembang
  14. ½ kg kemenyan
  15. Minyak Bauk (minyak khusus untuk digunakan para nelayan)
  16. 1 meter kain putih
  17. 1 gulung benang putih
  18. Telur ayam kampung 4 butir

Setelah semua terkumpul semua masyarakat akan ikut dan saling bahu membahu dan bergotong  royong  untuk   mengolahnya. Masyarakat membuat   berbagai   alat   yang  digunakan sebagai tempat sesaji atau persembahan untuk laut, dan juga makanan yang diolah oleh kaum perempuan. Makanan  yang dibuat berupa jajan persembahan seperti cucur, wajik, ketan putih, ketan merah, rengginang, empok-empok, serta memasak, untuk    kaum pria, menyediakan kopi ketika dibutuhkan terutama pada saat malam perayaan. Malam hari sebelum acara tiba, sanro atau belian selaku pemimpin prosesi melakukan persiapan diiringi oleh  alunan musik-musik kampung yang diiringi oleh pereret (suling tradisional) yang mengalun di samping para   sanro   yang   telah   duduk.  Semua   masyarakat pesisir  diharapkan untuk begadang menemani sanro yang mempersiapkan sesaji untuk dibawa ke laut. Selama waktu menunggu pagi tiba, kaum perempuan memberikan makanan (ngerampak/makan bersama) dan minuman bagi kaum pria agar tidak kelaparan ketika begadang. Namun sebagian ada juga yang tertidur tetapi posisi tetap di pinggir pantai. Di samping itu untuk mengisi kekososngan,      kaum pria melakukan diskusi atau obrolan dalam membangun kebersamaan.

Keesokan  harinya merupakan pelaksanaan ritual nyawen.Tepat menjelang pukul 08.00 wita prosesi pelepasan   sesaji dilakukan, sebelum itu ada ritual-ritual kecil seperti menyembek dan pemasangan gelang benang di kening dan di leher menggunakan keris bertujuan agar nanti jika ada yang ikut ke tengah laut tidak terjadi hal –hal yang tidak diinginkan. Semua anak-anak dan orang tua yang mau ikut ke tengah laut diwajibkan untuk menyembek. Menyembek merupakan tradisi nenek moyang sebagai tanda bahwa acara selamatan labuhan atau   kampung berjalan dengan baik. Jika dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan ritual laut maka akan   melakukan  sembek menggunakan keris yang dicelupkan ke beras kuning yang sudah ditumbuk yang diberikan air dan minyak bauk untuk selamatan atau menurunkan sampan.

Keberangkatan menuju laut dilakukan dengan menggunakan sampan yang telah dihias. Satu sampan berisi 1   boatman, anak bone, dan 2 sanro. Ketika sanro melihat tempat yang cocok maka rakit itu diberhentikan. Kemudian para sandro melepas sesaji. Jika semuanya diterima oleh yang maha kuasa maka sesaji tersebut langsung tenggelam ke dalam laut.  Setelah itu dilakukan zikir kembali sebagai ungkapan rasa syukur telah terlaksananya apa yang dihajatkan oleh masyarakat setempat.

Tiga hari setelah prosesi ini dilakukan, nelayan tidak diperbolehkan untuk melaut atau melakukan   aktivitas.     Hal  ini   bertujuan untuk   memberikan   ruang   gerak   terhadap   biota  laut agar   ikan-ikan   tidak   terganggu   untuk   bertelur.  Setelah  tiga   hari   berlalu,   nelayan   maupun masyarakat       setempat    dapat    melakukan      aktivitas   seperti   biasanya.   Sebelum      itu,  untuk pembukaan   aktivitas   melaut   warga  melakukan   zikiran   dengan  menggunakan   bubur,   setelah itu saling lempar bubur, dan mandi bersama di laut.

Narasumber : Sukatip

Penulis       : Rima Vera N. & Dini Lestari

Jambianom goes to Eco Heart

Sebelum Kabupaten Lombok Utara menjadi Definitif sebuah Daerah Administratif baru pada tahun 2011, sebagian besar masyarakat Kabupaten Lombok Utara masih hidup dengan berbagai pola kearifan lokal. Salah satunya adalah yang mereka sebut dengan awiq-awiq. Hukum lokal yang  disepakati bersama untuk dilaksanakan secara terbuka dan proporsional dalam satu-kesatuan bentang dan gugus sea-landscape Kabupaten Lombok Utara.

Awiq-awiq dianggap sebagai aturan, panutan dan pedoman berkehidupan dan penghidupan  dalam dimensi wilayah kelola dan ruang hidup masyarakat. Setiap ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat memiliki awiq-awiq yang berbeda, namun beberapa juga memiliki bentuk aturan yang serupa atau selaras. Ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat atas lahan, hutan, air dan perairan sungai, rawa dan laut akan memiliki wujud dan implementasi awiq-awiq yang berbeda. Walaupun demikian, jika ditelaah secara etimologis, awiq-awiq merupakan upaya jenius dan konservasionik. Bahkan sebelum istilah konservasi muncul, awiq-awiq pun sudah sangat konservatif menjaga keseimbangan jasa alam dan produktifitas masyarakat, termasuk untuk masyarakat di ruang hidup dan wilayah kelola kawasan teluk Medana, Kabupaten Lombok Utara.

Awiq-awiq ini berlaku di seluruh bentang sea-landscape berdasarkan kesepakatan adat di berbagai belahan maupun satu kesatuan utuh pulau Lombok, mulai dari upland hingga lowland di pesisir dan bahkan laut. Kearifan yang merupakan ‘Pusaka nir ragawi’ ini juga berlaku bagi kawasan teluk Medana dan sekitarnya. Kawasan yang menjadi sumber penghidupan  dan kehidupan warga di masa lalu, kini dan masa depan. Teluk Medana yang berada di Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ini juga menjadi salah satu unggulan destinasi wisatawan domestik dan mancanegara di Kabupaten Lombok Utara

Sekitar tahun ‘60-‘70 tahun lalu, Teluk Medana laksana taman bermain bagi biota laut. Terumbu karang tersebar luas dan menyeluruh di seluruh wilayah teluk. Padang lamun (seagrass) tak kalah indahnya melengkapi warna yang dipancarkan terumbu karang. Kekayaan hayati laut terdefinisikan dengan baik melalui limpahan biota (makroskopis dan mikroskopis) yang berada di perairan teluk. Dugong dan penyu masih aktif menghampiri perairan Teluk Medana, demikian halnya dengan ikan-ikan karang, teripang, lobster dan belut laut yang melimpah dan beraneka ragam. Konon cerita, sebagian besar masih terasakan kehadirannya hingga tahun ‘85 an

Mayoritas masyarakat di kawasan Teluk Medana mengelola ruang laut sebagai mata pencaharian mereka. Kearifan dan jenius lokal yang diasup secara turun-temurun oleh masyarakat di kawasan teluk medana membuat mereka mampu membaca dan memprediksi pergerakan angin, pola iklim dan musim, pola migrasi ikan, serta waktu dan lokasi yang tepat untuk memancing atau menjaring ikan.

Namun, apa yang telah terjadi sejak  berpuluh-puluh tahun silam di Desa Medana dan desa-desa sekitarnya menghasilkan catatan hitam bagi kemahligaiannya. Kemiskinan, Pemenuhan kebutuhan dan kekuatan finansial memaksa beberapa masyarakat di kawasan ini tidak lagi mengindahkan awiq-awiq yang berlaku. Dan ini harus dibayar mahal dengan kehilangan banyak biodiversitas akibat aktifitas antropogenik skala lokal. Kehilangan ini memantik degradasi kualitas ekosistem ruang laut dan pesisir di teluk ini.

Pengambilan Terumbu Karang untuk bahan bangunan

Pengambilan karang secara massive sebagai bahan hunian dan settlement, penggunaan bahan peledak untuk percepatan proses penangkapan ikan, serta penggunaan pottasium, jaring taket dan pukat harimau turut berperan dalam proses degradasi kualitas ekosistem teluk medana. Dari sisi historis, sejak tahun 1980an sudah tidak terlihat lagi dugong yang datang menghampiri padang lamun. Demikian halnya dengan penyu yang sudah menjarang bertelur di Teluk Medana.

Tahun 1990-an teripang sudah tidak lagi terdeteksi di perairan Medana. Kondisi ini diikuti dengan hilangnya Lobster, jenis ikan-ikan karang, terumbu karang (lunak dan keras), serta kepiting bakau beserta ekosistem mangrovenya. Nener ikan yang biasanya sekali raup bisa mencapai 500 an ekor secara pelahan menghilang.

Eksploitasi massive-destructive yang dilakukan masyarakat di Teluk Medana (terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Jambianom dan Dusun Teluk Dalem Kern[1]) menjadikan kondisi Perairan laut tak lagi produktif bagi generasi saat itu dan kini yang notabene adalah anak dan cucu para pelaku destructive fishing di masa lampau.

Kondisi yang cukup menghawatirkan bagi masa depan masyarakat Teluk Medana ketika itu, karena ikan tangkapan makin sulit didapat. Sampai akhirnya sekitar tahun 2007, masyarakat sepakat untuk melakukan penghentian tata kelola yang destruktif [2]. Kegiatan ini diawali dengan upaya-upaya preservasi, dengan revitalisasi kearifan lokal (awiq-awiq) sebagai dasar aturan pemanfaatan laut dan sanksi tegas bagi masyarakat yang melakukan aktifitas destructive fishing. Awiq-awiq lainnya yang direvitalisasi adalah menjeda sesaat untuk menangkap ikan dan bersyukur pada alam dan sang pencipta yang telah memberikan mereka limpahan rezeki. Kegiatan ini dilakukan pada setiap hari Jumat dan penyelenggaraan ‘nyawen’ yang dilakukan setahun sekali. Pada saat ini, jeda menangkap bisa dilakukan selama beberapa hari (kurang lebih 1 minggu, namun di beberapa desa lain bisa mencapai 2-3 minggu).

Aktifitas ini juga di lengkapi dengan revitalisasi awiq-awiq percepatan pemulihan ekosisistem perairan laut. Hal ini dilakukan dengan melakukan rehabilitasi terumbu karang dengan mekanisme transplantasi di tahun 2010.

Sepanjang perjalanan awiq-awiq, implementasi hukum lokal ini dianggap sangat efektif dan sesuai, sehingga ditiru oleh berbagai nelayan lainnya di Pulau Lombok, bahkan banyak masyarakat dari daerah lain datang untuk belajar di Lombok Utara. Untuk mengawal pelaksanaan awiq-awiq ini, masyarakat membangun kelembagaan yang bernama LMNLU (Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara) yang beranggotakan sekitar 1900 nelayan dari kurang lebih 20 desa. LMNLU, melalui majelis karma nelayannya melakukan penegakan pelaksanaan revitalisasi awiq-awiq yang direvitalisasi ini. LMNLU mendukung proses-proses dan upaya konservasi dinamik kawasan, dan menjembatani dengan mendorong kebijakan dan regulasi formal di tingkat desa, kabupaten, bahkan nasional agar lebih berpihak secara nyata terhadap kebutuhan masyarakat dan  nilai alam lokal, termasuk dalam peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pengelolaan ekosistem berkelanjutan juga dilakukan dengan peraturan desa dan pengawasan aktifitas melaut, baik aktifitas yang dilakukan oleh masryakat Teluk Medana, maupun kawasan lain. Berikutnya kemudian juga dilakukan Pengawasan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmaswas, bentukan pemerintah) yang bekerja sama dengan polisi air dan terintegrasi dalam LMNLU.

kegiatan Pramuka Australia saat berkunjung di dusun Jambianom, desa Medana-Lombok Utara

Upaya-upaya ini pun menghantarkan taraf ekonomi berkelanjutan yang lebih baik seiring kembalinya kondisi ekologi laut. Dari penghentian destructive fishing dan transplantasi, masyarakat coba berkembang lebih jauh dengan membudidaya terumbu karang dan ikan. Sehingga keseimbangan antara ekonomi (mata pencaharian), pangan dan ekologi tidak lagi mustahil dilakukan. Berangkat dari sini, masyarakat Desa Medana, khususnya masyarakat konservasi terumbu karang di Dusun Jambianom kerap kali dikunjungi mahasiswa, guru, dan pegiat pariwisata dari Australia untuk belajar mekanisme penurunan media tanam terumbu karang dan bahasa Indonesia serta budaya lokal.

Namun, perubahan iklim global telah berdampak signifikan di sini. Meningkatnya suhu air laut, asidifikasi air laut, intensitas energi gelombang Coral Bleaching yang terjadi tahun 2012/2013 memusnahkan seluruh upaya konservasi yang dilakukan. Hampir seluruh terumbu karang yang telah tumbuh baik dari hasil transplantasi maupun secara alami, mati memutih. Kondisi ini membuat terjadinya shock budaya[3] beberapa saat.

Transplantasi terumbu karang yang hancur terkena ombak

Berhasil mengatasi destructive fishing dan mulai berbenah dalam sekejap digagalkan oleh dampak perubahan dan variasi iklim. Rasa bangga yang membara kembali diuji oleh ganasnya kondisi laut yang seakan menjadi sumber segala ketidakpastian upaya yang telah dilakukan. Dengan demikian, maka peluang untuk melakukan kembali upaya rehabilitasi terumbu karang sempat sirna. Tidak ada kearifan yang bisa menghentikan ganasnya laut dan iklim liar.

Opsi yang tepat adalah beradaptasi. Namun perlu diingat, sisi positifnya, karena terumbu karang merupakan pereduksi energi delombang, ketika laut ganas, menghantam terumbu karang, pesisir dimana masyarakat bermukim dan beraktifitas antropogenik justru aman. Negatifnya, tidak ada lagi hasil jerih payah yang tersisa, semua mati (di tahun 2016).

Transplantasi Terumbu Karang

Menyadari hal itu, upaya akan kembali dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menanam dan melakukan transplantasi terumbu karang di tahun yang sama (2016). Bak gayung bersambut, upaya rehabilitasi yang dilakukan didukung penuh oleh kepala daerah Kabupaten Lombok Utara. Demikian halnya dukungan dari beberpa pihak, termasuk menjadikan Teluk dan Desa Medana sebagai salah satu kawasan Keberdayaan Desa Ekologis Tangguh dan Adaptif Perubahan Iklim (Delta Api).

Melalui Delta Api, wilayah dengan tingkat kerentanan terhadap dampak bencana tinggi ini didesain (berbasis dan oleh masyarakat) sekaligus untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Desain dan rancangan berbentuk masterplan ini kemudian diajukan ke pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti. Pendekatan yang dilakukan telah baik, yaitu memulai dan mengintegrasi programatik top-down dan bottom-up. Hasilnya, beberapa hasil desain dan rancangan mempermudah realisasi nyata program unggulan dari pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.

Membuat Peta Sketsa desa

Bentuknya tentu pengembangan pariwisata skala desa dan kawasan terbatas sebagai salah satu inisasi Desa Berdaya Membangun Kabupaten Lombok Utara (Daun  Kotara), sebuah ide yang menjadi trade mark Kepala Daerah Lombok Utara. Berbasis kerentanan yang tinggi, perencanaan yang didesain secara komprehensive oleh masyarakat mengantarkan pada konsep Eco-Heart, yaitu Ecological-Heritage, Education, Art and Culture Tourism, dimana seluruhnya akan dikelola oleh masyarakat bekerjasama dalam kesetaraan dengan jejaring yang sudah terbangun.

Artinya, apa yang dilakukan masyarakat lokal, menjadi pembelajaran dan refleksi bersama masyarakat kepulauan. Kegagalan menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat lokal. Berapa kalipun mereka jatuh, bagaimanapun kondisi alamnya, berikhtiar dengan semangat pantang menyerah adalah kunci adanya alternatif lain penyelesaian permasalahan.

“Tuhan selalu bersama orang-orang baik dan orang-orang yang berusaha” – Ratmini, istri salah seorang nelayan di Dusun Jambianom.

[1] kern adalah istilah lokal untuk tungku pembakaran batu karang sebagai bahan bangunan. terdapat lebih dari seratus kern di lombok utara pada sektar tahun 80 an hingga 90an, terbanyak di kawasan teluk dalam (teluk medana). karena dilarang oleh pemerintah, lambat laun menghilang, kecuali di dusun teluk dalam kern. terdapat  sekitar 30 an kern yang bertahan hingga tahun 2010. kern ini mulai dihilangkan setelah konflik cukup keras dengan warga lainnya, terutama dusun jambianom yang berprofesi sebagai nelayan.

[2] pengeboman terjadi secara massive di hampir seluruh perairan di lombok, dan utamanya di tempat-tempat di mana potensi ikan sangat banyak. salah satunya di lombok utara dan yang terbanyak di teluk medana. akibat dari itu, masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan ikan di wilayah teluk (pinggiran) dan harus melaut jauh ke tengah. hal ini pun dilakukan dengan sarana dan peralatan yang kurang memadai karena tidak mampu mereka beli.

[3] keputus asaan selama kurang lebih 2 tahun.  upaya yang telah menghabiskan jutaan rupiah, tenaga dan pikiran serta terselenggaranya ecoedutourism terhenti. secara pelahan, kemudian kelompok masyarakat konservasi (bahari lestari) di sini mulai bangkit (2014). namun karena ketidak adaan dukungan pendanaan yang memadai, upaya bangkit ini berjalan lamban seperti halnya moluska di dasar laut.