Mengkritisi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam Kawasan Di Kabupaten Lombok Utara

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan suatu tata kehidupan yang sejahtera dan harmonis, maka dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sebagai salah satu organ negara diberi tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan dalam masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu pemerintah diberi wewenang dan kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan aparat administrasi negara mengutamakan suatu ke-efektifan atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan social dan lingkungan guna menyelenggarakan kepentingan umum. Kebebasan untuk menilai, menduga, mempertimbangkan, memutuskan sesuatu dalam menyelenggarakan pemerintahan ini lazim disebut dengan kebijakan.

Namun suatu Kebijakan seringkali menjadi penyebab dari buruknya tata kelola sumber daya alam kawasan, persoalan pengelolaan sumber daya alam juga tidak terlepas dari lemahnya tata kelola sumber daya alam akibat dari lemahnya kebijakan. Pendekatan yang digunakan untuk menata dan mengelola sumber daya alam suatu kawasan masih menggunakan pendekatan top down governance, artinya tata kelola sumber daya alam suatu kawasan selama ini masih mengedepankan peran pemerintah.

Hal ini akibat dari masih terjadi bias terhadap konsep hak menguasai negara terhadap sumber-sumber daya alam penting, salah satunya di sektor pesisir, kelautan dan perikanan. Hak menguasai negara masih dimaknai bahwa pemerintahlah (negara) memiliki kekuasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sementara rakyat berada pada posisi lemah dalam melakukan kontrol negara terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Sehingga peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan juga relatif lemah.

Selain memungkinkan terjadinya kerusakan lingkungan, fakta kegagalan tata kelola pengelolaan sumber daya alam suatu kawasan dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, tata kelola pengelolaan sumber daya kawasan belum didukung dengan sistem pengelolaan yang baik di tingkat formal. Kedua, tata kelola sumber daya alam kawasan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia mengakibatkan tata kelola sumber daya kawasan tidak optimal.

Mengkritisi kebijakan dalam konservasi sumber daya alam.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 sebagaimana tertuang pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perubahannya pada UU Nomor 32 Tahun 2004 telah menjadi suatu landasan penting perubahan sistem tata-kelola pemerintahan (governance system) dalam sejarah pembangunan politik dan administrasi pengelolaan wilayah secara nasional di Indonesia. Hal tersebut juga menimbulkan adanya harapan masyarakat dan berbagai kalangan yang menaruh perhatian pada pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, dimana mereka berharap otonomi daerah dapat membangun dan merubah paradigma pengelolaan sumber daya alam sehingga pemanfaatan sumber daya alam benar­-benar dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Namun kenyataannya pengelolaan sumber daya alam selama penerapan UU No 32 Tahun 2004 belum menunjukkan harapan dari berbagai kalangan, walaupun telah banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menindaklanjuti otonomi daerah dengan membuat berbagai kebijakan di daerahnya, namun dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Permasalahan pokok yang dapat dicatat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya adalah minimnya pemahaman terhadap pentingnya menekankan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan, beberapa permasalahan pokok lainnya adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat, sistem informasi yang belum transparan dan.kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada, kondisi ini ditandai dengan adanya over fishing, hilangnya daerah peneluran penyu laut, pencemaran, abrasi, intrusi air laut, rob dan lain sebagainya.

Pada sisi lain, masih rendahnya akses masyarakat terhadap data dan informasi pengelolaan sumber daya alam berakibat pula pada terbatasnya peran serta  masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Lemahnya kontrol dan keterlibatan masyarakat, serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, juga merupakan masalah penting lain yang menyebabkan hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi terbatas dan sering menimbulkan konflik horizontal dalam pemanfaatannya.

Desa dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18 menyebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat  desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 menyebutkan kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul;kewenangan lokal berskala Desa;kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Dengan di undangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa , sebagai sebuah kawasan perdesaan memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah Pasal 26 (4) kewenangan dan tanggung jawab Kepala Desa mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan pada Pasal 78 (1) terkait pengembangan potensi local dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sejatinya telah memberikan pengakuan atas kewenangan yang dimiliki desa termasuk di dalamnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui perencanaan pembangunan. Posisi yang demikian membuka peluang agar desa bisa menginisiasi strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, salah satunya melalui pembuatan Perdes (Peraturan Desa). Sehingga diharapkan melalui Perdes, proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat desa, dapat dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi kawasan.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, pasal 2, Jenis Peraturan di desa meliputi: Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; dan Peraturan Kepala Desa. Dimana alur proses penyusunan Perdes melalui 5 tahapan kegiatan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan serta evaluasi dan klarifikasi.

Pemanfaatan sumber daya kawasan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pengelolaan kawasan seharusnya menjadi bagian yang sangat penting bagi pembangunan desa, Ada 3 prinsip utama dalam konservasi berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu: 1) Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan, 2) Pengawetan keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, 3) Pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara lestari beserta ekosistemnya,

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengaturan cara pemanfaatan wilayah pelindungan sistem penyangga kehidupan. Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional dan taman wisata alam). 

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa antara lain dilakukan dengan menggolongkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa dilindungi karena tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan atau populasinya jarang.

Dan Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.

Demikian juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6 (3)  menyebutkan bahwa perlindungan terumbu karang, pemeliharaan hutan bakau, penghijauan dan kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa masuk dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang berada pada bidang pelaksanaan pembangunan desa.

Maka agar terjadi dan menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaatnya, maka prinsip-prinsip konservasi kawasan harus betul-betul diperhatikan dalam kegiatan pengelolaannya hal ini mengingat bahwa rusaknya kawasan berarti pula hancurnya sumber kehidupan masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu maka tanggung jawab konservasi kawasan tidak saja hanya terletak pada Pemerintah Desa saja, namun harus didukung oleh kesadaran partisipasi semua stakeholder yang secara aktif terlibat dalam upaya konservasi kawasan.

Kajian empiris kebijakan pengelolaan sumberdaya alam kawasan

Ada beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan sumber daya laut dan perikanan di kabupaten Lombok Utara. Pertama, kondisi ekonomi kebanyakan masyarakat nelayan miskin. Kondisi ini dapat dicirikan dengan: alat alat tangkap yang digunakan masih tradisional. Di samping itu, hasil dari menangkap ikan belum memadai untuk menanggulangi problem kebutuhan hidup sehari hari. Sementara harga jual ikan sangat murah  terutama pada musim ikan. Di sisi lain, program pengembangan nelayan baik yang dilaklukan oleh Pemerintah maupun pihak lain yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi nelayan masih terbatas. Kedua, kondisi lingkungan laut dan pesisir belum pulih akibat aktivitas destructive fishing, pengambilan batu karang, limbah industri dll. Ketiga, hukum formal belum menjadi legitimasi yang kuat untuk di dalam melakukan perlindungan sumber daya laut dan perikanan. Keempat, kalangan pengusaha belum memiliki komitmen terlibat dalam pengelolaan lingkungan.

Awiq-awiq merupakan sosio-yuridis yang berlaku di masyarakat Lombok. Untuk menyebut aturan local, awiq-awiq juga dikenal di Bali dengan pengertian dan fungsi yang sama dengan di Lombok. Awig-awig adalah aturan-aturan yang hidup dan berlaku serta berkembang di tengah masyarakat secara turun temurun yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam serta manusia dengan pencipta. Awig-awig pada hakekatnya adalah aturan lokal yang merupakan hak untuk mengatur lingkungannya sendiri dan merupakan aturan/kesepakatan yang dibuat, dijalankan dan ditaati bersama.

Awig-awig yang berkembang saat ini senantiasa berdasarkan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Awig-awig lahir/dibuat karena lebih disebabkan lemahnya penegakan hukum serta tidak adanya aturan yang lebih khusus  mengenai pengelolaan Sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga akibatnya  sumberdaya kelautan dan perikanan masih dianggap sebagai milik umum atau milik bersama.

Pemahaman masyarakat mengenai sumber daya milik “umum/bersama” tersebut cenderung yang dimaksud adalah sumber daya yang bukan milik siapa-siapa sehingga dalam hal ini telah menyebabkan setiap orang  akan bersaing berusaha mengambil hasil sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, sehingga seringkali persoalan ini banyak menimbulkan konflik-konflik dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Awig-awig yang cukup dianggap berhasil dalam mengatur pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Utara ini adalah awig-awig yang dibentuk oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU). Awiq-awiq disusun dengan melibatkan berbagai kalangan di kecamatan Pemenang, Tanjung, dan Gangga, seperti nelayan, organisasi nelayan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, LSM dll. Awiq-awiq yang disusun Maret 2000 dan telah disempurnakan pada Agustus 2004 ini dapat menekan perusakan lingkungan laut dan mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola sumber daya laut dan perikanan.

Awiq-awiq yang dibuat di kawasan Lombok Utara mengatur tentang pengelolaan lingkungan fisik laut, seperti destructive fishing, limbah, perusakan terumbu karang, penangkapan biota laut langka dll. Di samping itu, awiq-awiq dikawasan ini juga mengatur tentang tanggung jawab social perusahaan (CSR) terhadap lingkungan fisik dan masyarakat sekitar. Keberadaan awig-awig pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan LMNLU nyatanya dimasa lalu hingga sekarang telah membawa perubahan, terutama bagi terjaganya kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan laut Kabupaten Lombok Utara (M. Wahyudin)

AKANKAH KEARIFAN LOKAL MAMPU MENYELAMATKAN NELAYAN ?

Santiri, 25 Mei 2018. Pada suatu seminar bertema dampak perubahan iklim dan pemanasan global, seorang nelayan tradisional melontarkan pertanyaan berbau teka-teki dan mistis, pertanyaannya adalah jika di laut hanya tersisa seekor ikan saja lalu siapa yang berhak mendapatkannya ?. Maka tak ayal lagi diskusi bercampur debat pun berlangsung sangat seru, masing-masing memberi argumen berdasarkan ilmunya masing-masing. Yang punya latar belakang ilmu hukum menjawabnya  itu tergantung ikannya sedang ada di laut teritorial negara mana, lalu yang ahli penangkapan ikan menawarkan agar diadakan lomba alat tangkap ikan saja maksudnya agar ketahuan alat tangkap ikan dari negara mana yang paling canggih, lalu yang ahli lingkungan malah mengatakan kemungkinan tidak satu negara pun yang mau menangkapnya karena ternyata ikan itu sudah lama tinggal di Indonesia sehingga kemungkinan juga sudah tercemar limbah tailing pertambangan.

Akan sebegitu parahkah dampak dari perubahan iklim dan pemanasan global pada kehidupan nelayan hingga kemungkinan laut hanya akan menyisakan seekor ikan saja ?, apakah benar yang paling rentan terhadap ancaman perubahan iklim dan pemanasan global adalah pulau-pulau kecil dan masyarakatnya?  apakah benar dimasa mendatang pulau-pulau kecilnya akan tenggelam ?, Bukankah kita masih punya Tuhan, dengan kita selenggarakan upacara selamatan laut dan kita semua akan berdoa pada yang maha kuasa agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya, kita juga bisa memperkuat awig-awig untuk mengatur tata cara kita dalam menghadapi bencana, kita bisa bergotong royong membangun tanggul-tanggul penahan ombak, kita tinggikan rumah-rumah panggung kita lalu kita bisa memulai belajar lagi pada alam tentang doa-doa untuk ketahanan dan adaptasi pada segala macam kemungkinan bahaya di lautan. Demikian antara keraguan dan keyakinan akan kearifan dan kemampuannya bercampur baur menyelimuti benak nelayan tadi sepulang mengikuti acara seminar.

Lalu bagaimana sebenarnya dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam konteks mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ?, adakah yang mengarah untuk memperkuat kearifan local sebagai strategi dalam mengatasi kerentanan dari pulau-pulau kecil beserta keanekaragaman hayatinya ?. Sepertinya belum, sangat kelihatan upaya pemerintah dalam isu ini masih berorientasi pada pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Sumatra dan Papua. Lalu program-program seperti REDD, Carbon Trade dan Carbon Voluntary dianggap dapat menyumbang pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Maka tak ingin berlama-lama resah dan gelisah sendiri, si nelayan pun ingin segera menghubungi teman-temanya, ia bermaksud untuk musyawarah mencari strategi yang akan dilakukannya dalam mengantisipasi kondisi yang bakal terjadi. Lalu sang istri pun dimintanya menyiapkan hidangan yang paling spesial. Singkat cerita, musyawarah pun segera berlangsung bak seorang pembicara ahli sang nelayan pun menceritakan apa saja hasil yang diperoleh selama mengikuti seminar, lalu teman-temannya hanya “mengangguk-angguk” mendengarnya,  sepertinya mereka paham pada apa yang disampaikannya. Kopi panas, ubi rebus serta pisang goreng segera dikeluarkan oleh sang istri. Lalu tanya jawab pun mulai berbaur dengan asap tebal dari rokok lintingan yang membumbung menutup sekilas wajah-wajah optimis nelayan yang barangkali mereka sangat yakin betul  bahwa mereka pasti bisa mengatasinya * (M. Wahyudin)

BELAJAR DARI KEBIASAAN NELAYAN KECIL

Santiri, 24 Mei 2018. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global akhirnya dirasakan juga oleh nelayan kecil kita, seringkali ombak besar dan angin kencang datangnya secara tiba-tiba bahkan tanpa tanda-tanda sebelumnya, kalender musim penangkapan ikan menjadi tidak karuan lagi, daerah penangkapan ikan menjadi semakin ketengah lalu hasil penangkapan pun cenderung menurun hingga tidak bisa lagi menutup kebutuhan hidup sehari-hari.

Nelayan-nelayan kecil kita sebetulnya mempunyai kearifan, kecakapan dan pengetahuan yang cukup dalam aktivitasnya menangkap ikan di laut. kemampuan inilah yang  kemudian mengajarkannya hingga mereka memiliki ketahanan dan adaptasi terhadap kalender musim lautan. Nelayan mengenal dengan baik waktu-waktu tertentu dalam memasuki musim barat, musim utara, musim timur dan lain-lain sebagainya, karena memang dia paham betul tanda-tandanya. Musim penangkapan bermacam jenis ikan pun mereka paham dengan baik termasuk kemana mereka mendapatkan daerah penangkapannya (fishing ground).

Karena sarana penangkapan ikannya yang relatif sederhana, nelayan kecil secara efektif dalam setahunnya hanya mampu melakukan aktivitas penangkapan ikan selama 6 (enam) bulan saja. Pada musim-musim tertentu mereka tidak bisa melaut karena cuaca yang tidak bersahabat dan pada musim terang bulan biasanya juga mereka tidak bisa melaut karena alat tangkap mereka kebanyakan berupa jaring apung ( drift net ). Maka selama 6 bulan dimana nelayan tidak melaut atau yang biasa disebut masa paceklik, bermacam usaha yang mereka biasa lakukan seperti berkebun, menjadi buruh atau kerja serabutan lainnya.

Jadi dalam mensiasati dampak perubahan iklim dan pemanasan global, barangkali lebih tepat apabila di eksplorasi dari kebiasaan-kebiasaan nelayan sendiri pada saat menghadapi masa pacekliknya. Jadi tidak harus seragam dalam “membantu” nelayan, karena pasti perlu dilakukan perencanaan partisipatif di masing-masing wilayah. Siapa tahu nelayan tidak mau beralih profesi ke budidaya kerapu karena harus menunggu waktu yang cukup lama dalam pemeliharaannya atau budidaya karang yang ternyata stek karang hasil budidaya sangat sulit untuk di jual ke pasaran..

Tidak sulit memang, meminjam “ilmu laut” seorang nelayan tua Jambianom, bahwa sebetulnya nelayan itu sudah terbiasa melakukan adaptasi terhadap segala macam kemungkinan cuaca di lautan yang maha luas, tapi justru pada “lautan kecil“ lah nelayan akan mengalami banyak kesulitan dalam mengendalikan kemudi kehidupannya.(M.Wahyudin)

TEKNOLOGI PERIKANAN TANGKAP NELAYAN DESA MEDANA

Santiri,  17 Mei 2018. Teknologi penangkapan ikan sangat berperan dalam usaha perikanan laut. khususnya di kawasan perairan Desa Medana Kabupaten Lombok Utara (KLU), dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun terakhir ini berbagai bentuk teknologi dalam usaha perikanan tangkap semakin berkembang pemakaiannya. Perkembangan atau perubahan teknologi penangkapan ikan ini pada dasarnya mencakup tiga hal : (1) peningkatan efektifitas dan mutu alat tangkap; (2) peningkatan keragaman alat tangkap dan (3) peningkatan jumlah armada penangkapan. Secara keseluruhan perkembangan ini menyebabkan produksi total penangkapan ikan menjadi meningkat, perkembangan ini tentu saja diikuti oleh dampak negatifnya, beberapa fenomena dapat dilihat dari pergeseran daerah penangkapan jenis ikan sasaran yang semakin ketengah, beberapa gejala penurunan hasil tangkap ikan-ikan pelagis dan berubahnya strategi nelayan dalam menangkap ikan.

Kawasan daerah penangkapan ikan di Desa Medana berada di Teluk Medana dan sekitarnya, terdapat beberapa pola eksploitasi penangkapan ikan, antara lain yang dipengaruhi oleh : (1) kepadatan jumlah nelayan, (2) kondisi lingkungan perairan, dan (3) jenis peralatan tangkap yang beroperasi.. Pola penangkapan ikan di kawasan Desa Medana ini memiliki perbedaan dengan kawasan daerah penangkapan ikan lainnya di Kabupaten Lombok Utara, sehingga hasil penangkapan yang diperoleh di masing-masing kawasan ini juga berbeda.

Berbagai perkembangan teknologi penangkapan ikan di KLU dimulai sekitar tahun 1985, dapat dilihat dari perubahan sarana penangkapan, yakni berbagai perubahan teknologi sistem perikanan tangkap baik teknologi meliputi armada perikanan (perahu/sampan) yang telah menggunakan penggerak mesin maupun alat tangkapnya (jaring) yang telah menggunakan berbagai modifikasi dan diversifikasi drift net (jaring apung). Walaupun sampai saat ini nelayan Medana masih didominasi oleh usaha nelayan skala kecil. Namun eksploitasi sumberdaya umumnya sudah pada perairan yang relatif ketengah dari lokasi tempat tinggal mereka dan tidak terbatas pada perairan pantai.

Perkembangan teknologi sarana penangkapan ikan baru yang mereka kenal berupa berbagai jenis pancing, jaring insang (gill net), jaring tasik (shrimp- gill net) dan beberapa jenis drift net lainnya. Sedangkan bentuk dan ukuran sampan telah berubah ke teknologi sampan motorisasi (motor temple atau ketinting) , Macam alat tangkap yang digunakan nelayan dalam menangkap ikan lebih beragam dengan efektivitas yang berbeda dan merupakan modivikasi bentuk yang sudah ada , Daerah penangkapan ikan tidak terbatas lagi di perairan pinggir kecuali nelayan ketika memakai jenis alat tangkap untuk sasaran yang berupa ikan demersal, cumi-cumi, gurita dan teri.

Di kawasan dijumpai peningkatan penggunaan jaring insang yang dioperasikan, perubahan teknologi ini adalah modifikasi jaring insang untuk menangkap ikan-ikan pelagis (tuna) diperairan yang lebih luas, sejak penggunaan jaring insang yang merata di semua kawasan pada usaha perikanan pelagis di perairan KLU lebih beragam sudah barang tentu menyebabkan tekanan terhadap jenis-jenis ikan pelagis kawasan ini. Beberapa jenis ikan yang mulai menurun produksinya seperti : cendro, torani, lemuru dan layang.(M. Wahyudin)

Forum Wirabaru harus ditularkan ke daerah lain

Santiri, 14 Mei 2018. Diskusi santai bersama pelaksana tugas (PLt) Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora). Lombok Utara Dr. H. Fauzan Fuad M.pd membahas prospek ke depan SEKOLLAB PINTAR di desa Santong kecamatan Kayangan.

Dalam diskusi ini banyak ide ide baru yang perlu direalisasikan dan agenda pertemuan selanjutnya dengan dinas yang terkait dalam pengembangan sekolah lapang ini serta kendala berbagai bidang usaha pertanian dan peternakan di masyarakat saat ini.(Wa2n)

Ada semangat kebersamaan di kedai kopi

Santiri, 14 Mei 2018. Berlokasi di sekretariat Forum Wirabaru kecamatan Kayangan. Hari ini dilakukan tryout kedai kopi yang di kelola para anggota forum. Kedai kopi ini merupakan bagian dari unit usaha Forum Wirabaru. Sebagian dari penghasilan kedai kopi akan menjadi amunisi bagi pergerakan anggota forum.
Sebelumnya anggota forum juga telah belajar bagaimana pengelolaan kedai kopi di warung kopi “Artcoffeelago” Mataram.
“Kedai kopi ini selain sebagai pusat informasi dan komunikasi warga forum, juga dijual produk-produk hasil pertanian dan kreatifitas anggota forum” demikian perkataan Beti yang dipercayakan untuk memimpin pengelolaan kedai kopi ini. Di kedai kopi ini juga, pengunjung dapat saling bertukar pengalaman dan informasi tentang ilmu pertanian dan lain sebagainya dengan anggota forum Wirabaru. Setelah di resmikan kedai kopi ini akan terus melakukan perbaikan dan menambah kelengkapan kedai kopi bagi kenyamanan pengunjung kedai kopi.
Jadi jika anda berkesempatan berwisata ke air terjun Tiu Teja atau Tiu Sekeper di Santong, jangan lupa untuk mampir di kedai kopi Forum wirabaru sambil belanja oleh-oleh hasil produk lokal agar juga turut menggerakkan perekonomian masyarakat desa. (Wa2n)

Teknologi Emitter di SEKOLLAB PINTAR desa Santong

Minggu, 13 Mei 2018. SEKOLLAB (Sekolah Lapang dan Laboratorium) PINTAR (Percepatan, Inovasi, Nilai tambah, Terpadu, Aman, dan Ramah lingkungan) yang berada di desa Santong Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Hari ini memulai pembelajaran pertamanya, walau belum sepenuhnya sempurna. Sekolah yang dikelola atas kerjasama Santiri Foundation, Universitas Nahdatul Ulama NTB dan Forum Wirabaru Kecamatan Kayangan mulai mempraktekkan materi pertamanya yaitu tentang pengenalan teknologi Emitter bagi tanaman yang kurang berproduktif terutama tanaman buah, melalui pemberian nutrisi tanaman agar terjadi keseimbangan hormon pada tanaman hingga mampu memproduksi buah. Hormon yang diberikan adalah hormon organik yang terdapat disekitar kita. Hal ini diutarakan langsung oleh pak Hamzah  selaku penemu teknologi Emitter di lokasi Sekolah Lapang Desa Santong.

Peserta sekolah lapang saat ini yaitu para Wirabaru yang  bergerak di bidang pertanian. Sebagai contoh awal, telah dipasang emitter pada beberapa pohon buah di lokasi sekolah lapang dan sebagian di kebun peserta sekolah lapang yang juga anggota Wirabaru. Kedepannya para peserta ini akan mampu menularkan ilmunya kepada yang lain.

Bagi yang masih penasaran dengan teknologi Emitter ini dapat berkunjung ke sekolah Lapang di desa Santong atau di sekretariat Wirabaru di desa Sesait sambil duduk bareng, ngobrol berbagi ilmu dan minum kopi di kedai Wirabaru. (Wa2n)

Pengembangan Sekollab Asap Api

Santiri, 9 Mei 2018. Bertempat di desa Santong kecamatan Kayangan, kabupaten Lombok Utara Sedang dikembangkan Sekollab Asap Api, yaitu Sekolah Lapang dan Laboratorium Agro Silva Pastural Adaptasi Perubahan Iklim atau sekolah lapang dan Laboratorium sebagai pusat kajian teknologi pertanian dan pembibitan tanaman pangan. Dan pusat pembelajaran pendidikan alternatif. Sekolah lapang ini kerjasama antara Santiri Foundation, Forum Wirabaru Kayangan dan Universitas Nahdatul Ulama NTB.
Di tempat ini akan dibangun kebun pembibitan, peternakan dan kolam ikan yang akan saling bersinergi.
Sekolah lapang ini juga disiapkan untuk menghadapi persoalan perubahan iklim melalui makanan fungsional yang dihasilkan dari sekolah lapang ini. (Wa2n)

Lomba gambar dan karya tulis di dusun Jambianom

Santiri, 6 Mei 2018. Untuk ikut memeriahkan perayaan budaya pembukaan laut, anak-anak di dusun Jambianom, desa Medana kecamatan Tanjung – Lombok Utara mengikuti lomba menggambar dan membuat karya tulis yang diadakan oleh Santiri Foundation.

Tema yang diangkat untuk kegiatan ini yaitu tentang pelestarian lingkungan pesisir dan terumbu karang di teluk Medana.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 anak-anak mulai dari SD hingga SMP yang tinggal di lingkungan dusun Jambianom.

Dari kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat lebih peduli pada lingkungan di sekitarnya dan kondisi terumbu karang di Teluk Medana. (wa2n)

Pengembangan Ekonomi Wirabaru Kecamatan Kayangan

Santiri, 6 mei 2018. Selama dua hari, 5-6 Mei 2018,  Santiri Foundation dan Forum Wirabaru kecamatan Kayangan belajar tentang pengelolaan warung kopi dan membuat menu di warung kopi “Artcoffeelago” ngopi Mataram. Hal ini dilakukan dalam rangkaian proses pengembangan sekretariat forum agar dapat lebih hidup dan menjadi tempat bertukar informasi antar anggota forum dan warga di kawasan kecamatan kayangan. Hal ini juga dimaksudkan agar anggota forum dapat mandiri secara ekonomi. Selain itu, warung kopi ini akan menjadi outlet bagi produk-produk anggota forum. Pelatihan diikuti oleh delapan anggota forum yang ditugasi untuk mengelola warung kopj di sekretariat forum Wirabaru kecamatan Kayangan.

Selama dua hari di warung kopi “Artcoffeelago”, anggota forum akan belajar bagaimana mengelola warung kopi serta membuat menu makanan dan minuman lainnya. Pelatihan akan dibimbing oleh manajer dan staff warung kopi “Arfcoffeelago”.  Setelah pelatihan ini, anggota forum akan segera merealisasikan mimpinya untuk membuat warung kopi di sekretariat forum Wirabaru. (wa2n)